Fenomena yang Kerap Terjadi antara Guru dan Peserta Didik, serta Mudahnya Jeruji Besi Menjadi Tujuan Akhir dalam Misi Guru Mendidik Karakter

Hubungan antara guru dan peserta didik merupakan aspek fundamental dalam pendidikan yang bertujuan untuk tidak hanya membekali pengetahuan akademik, tetapi juga mendidik karakter. Namun, beberapa fenomena dalam praktik sehari-hari menunjukkan adanya risiko di mana tindakan guru dalam upaya mendisiplinkan atau mengajar nilai-nilai moral berakhir dengan konsekuensi hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keseimbangan antara otoritas pendidik dan perlindungan hak peserta didik.

1. Tekanan Terhadap Guru dalam Mendidik Karakter

Dalam menjalankan fungsi pendidikannya, guru sering kali menghadapi situasi kompleks ketika mengajar nilai moral dan etika. Tujuan utama pengajaran karakter adalah membentuk siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu bersosialisasi dengan baik. 

Namun, bentuk penegakan disiplin yang dilakukan bisa berujung masalah hukum. Misalnya, di beberapa kasus, tindakan disipliner yang dianggap sebagai bagian dari upaya membentuk karakter positif justru ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan fisik atau psikologis oleh pihak tertentu.

Contoh kasus: Di Indonesia, beberapa insiden di mana guru menghadapi tuntutan hukum setelah mendisiplinkan siswa telah menciptakan ketakutan yang cukup meluas di kalangan pendidik. 

Guru yang menerapkan hukuman fisik ringan, seperti memukul tangan atau menyuruh siswa berdiri sebagai konsekuensi dari tindakan tidak disiplin, bisa terjerat kasus pidana. Meskipun niatnya adalah mendidik, kesalahpahaman antara pendekatan pendidikan dan interpretasi hukum sering kali membuat guru rentan terhadap tuntutan.

2. Peraturan Hukum dan Hak Siswa

Keterlibatan hukum dalam sektor pendidikan meningkat dengan adanya undang-undang yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia, misalnya, menekankan perlindungan hak-hak anak, termasuk di dalamnya kebebasan dari tindakan yang dapat mengarah pada kekerasan di lingkungan sekolah.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), laporan tentang kekerasan di sekolah terus bertambah setiap tahun, meskipun jenis dan penyebabnya beragam. Sering kali, perbedaan pemahaman tentang tindakan disiplin yang diizinkan menjadi pemicu konflik. Guru yang berniat membangun karakter siswa dapat dilaporkan jika tindakan tersebut dinilai melanggar undang-undang.

3. Studi Kasus dan Dampak Psikologis

Beberapa kasus nyata mengilustrasikan bagaimana tindakan guru berujung pada konsekuensi hukum dan dampak emosional yang besar, baik bagi guru maupun siswa. Sebuah contoh yang menonjol terjadi di kota besar Indonesia, di mana seorang guru dipenjara setelah memberikan hukuman fisik yang diartikan sebagai kekerasan oleh orang tua siswa. Sementara itu, di sisi lain, siswa juga dapat mengalami trauma jika penanganan disiplin yang diterima tidak proporsional dan melanggar batas kewajaran.

Dampak pada guru: Guru yang menghadapi tuntutan hukum sering kali mengalami stres yang mendalam, rasa ketidakadilan, dan hilangnya rasa percaya diri dalam mengajar. Hal ini bisa menyebabkan guru menjadi lebih berhati-hati, bahkan enggan untuk mendisiplinkan siswa, yang kemudian berimplikasi pada penurunan efektivitas pengajaran karakter.

Dampak pada siswa: Sebaliknya, kurangnya tindakan disiplin yang efektif dapat menyebabkan lingkungan belajar yang permisif. Ini mengarah pada lemahnya pembangunan karakter siswa, di mana norma sosial dan perilaku positif tidak ditanamkan dengan tegas.

4. Tantangan Kultural dan Harapan Masyarakat

Dalam budaya tertentu, pendekatan disipliner yang tegas masih dianggap sebagai metode yang efektif untuk mendidik karakter. Namun, dengan perubahan perspektif global tentang perlindungan anak, metode ini menjadi semakin diperdebatkan. Beberapa masyarakat menilai bahwa penurunan disiplin disebabkan oleh ketakutan guru menghadapi risiko hukum, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan dan pembentukan karakter.

Menurut riset Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), guru yang merasa didukung dalam aspek penegakan disiplin yang seimbang lebih mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif dan aman. Namun, peraturan yang ambigu dan berpotensi menjerat hukum sering kali menimbulkan dilema profesional.

5. Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan ini, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil:

• Pelatihan Guru: Memastikan guru memiliki pelatihan yang memadai tentang cara mendisiplinkan siswa dengan pendekatan positif yang tidak melanggar hukum.
• Revisi Kebijakan: Meninjau ulang peraturan agar ada batasan yang jelas tentang tindakan disiplin yang diperbolehkan tanpa mengorbankan hak siswa atau guru.
• Kolaborasi dengan Orang Tua: Meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua untuk menciptakan pemahaman bersama tentang pendekatan mendidik yang sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah dan keluarga.
• Pendampingan Psikologis: Memberikan pendampingan bagi guru dan siswa untuk meminimalkan dampak psikologis dalam proses pendidikan karakter.

Kesimpulan

Fenomena ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak siswa. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan guru dapat menjalankan peran mendidik karakter dengan aman dan efektif, tanpa harus menghadapi risiko jeratan hukum yang tidak proporsional.

#SalamLiterasi