Jejak Demokrasi Era Orde Baru dan Runtuhnya Hegemoni Pemerintahan Soeharto 1998!

Kisah perjalanan demokrasi di era Orde Baru adalah babak penting dalam sejarah politik Indonesia. Setelah Orde Lama, Orde Baru muncul dengan janji stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, di balik retorika ini, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menciptakan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter, dengan kendali kuat terhadap institusi politik dan pembatasan kebebasan berpendapat. 

Demokrasi saat itu ditekan melalui berbagai kebijakan represif, termasuk pengawasan ketat terhadap media dan pembatasan terhadap partai politik. Meskipun stabilitas ekonomi tercapai, perjalanan demokrasi selama era Orde Baru sering dianggap sebagai masa stagnasi politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Narasi ini mengungkap bagaimana kekuasaan yang terkonsentrasi dapat mengekang demokrasi, dan bagaimana rakyat akhirnya menuntut reformasi yang membawa perubahan besar di akhir dekade 1990-an. 

Era pemerintahan Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menyimpan berbagai fakta menarik yang mencerminkan kompleksitas masa itu. Salah satu fakta yang mencolok adalah bagaimana Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. 

Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang diusung membawa banyak perubahan, seperti peningkatan infrastruktur dan penurunan angka kemiskinan. Namun, di balik kemajuan ekonomi, Orde Baru juga dikenal dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang meluas, di mana kekuasaan politik dan ekonomi sering kali terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang dekat dengan pemerintah. 

Fakta menarik lainnya adalah kontrol ketat terhadap media massa dan ekspresi politik, yang menjadikan kebebasan berpendapat sangat terbatas. Meski demikian, Orde Baru tetap bertahan selama lebih dari tiga dekade sebelum akhirnya runtuh di tengah krisis ekonomi Asia dan tuntutan reformasi dari rakyat.

Pemerintahan Orde Baru mengalami kesuksesan dan kemunduran yang signifikan selama masa jabatannya. Berikut adalah beberapa faktor kesuksesan dan ragam kemundurannya:

 Faktor Kesuksesan:

1. Pertumbuhan Ekonomi: Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan pendapatan per kapita meningkat secara signifikan. Program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta industri seperti minyak dan gas, mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Stabilitas Politik: Setelah periode ketidakstabilan politik di akhir Orde Lama, Orde Baru membawa stabilitas yang memungkinkan pembangunan dan investasi. Kepemimpinan Soeharto yang kuat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Pembangunan Infrastruktur: Program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) membawa banyak kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

4. Pengendalian Inflasi dan Pengelolaan Utang: Orde Baru berhasil mengendalikan inflasi dan mengelola utang negara dengan relatif baik selama sebagian besar masa pemerintahannya, yang membantu menciptakan kepercayaan dalam ekonomi.

 Ragam Kemunduran:

1. Represi Politik: Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat dan pers. Media massa diawasi secara ketat, dan aktivitas politik yang menentang pemerintah sering kali dihambat atau dibungkam, mengarah pada pengekangan demokrasi.

2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Sistem pemerintahan Orde Baru dicirikan oleh praktik KKN yang merajalela. Banyak kekayaan negara dialihkan ke tangan elite politik dan keluarga dekat Soeharto, menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pemerintahan Orde Baru sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu dan pembatasan hak-hak sipil.

4. Krisis Ekonomi: Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia melanda Indonesia dan mengungkap kelemahan struktural dalam ekonomi Orde Baru. Krisis ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah dan memicu ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru.

5. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Ekonomi Orde Baru sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi saat harga komoditas turun.

Pemerintahan Orde Baru menciptakan kemajuan dalam beberapa aspek, namun juga meninggalkan warisan tantangan yang kompleks dalam bidang demokrasi dan pemerintahan.

Runtuhnya Hegemoni Pemerintahan Soeharto 1998

(https://nasional.okezone.com/read/2021/05/21/337/2413295/pidato-terakhir-presiden-soeharto-mei-1998)

Runtuhnya hegemoni pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 merupakan momen krisis yang mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis. Beberapa faktor kunci yang menyumbang pada kejatuhan rezim Orde Baru adalah:

 1. Krisis Ekonomi Asia 1997-1998

Krisis ekonomi Asia yang dimulai pada pertengahan 1997 melanda Indonesia dengan dampak yang sangat parah. Nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar AS, dan krisis ini menyebabkan inflasi tinggi serta keruntuhan sektor perbankan. Banyak perusahaan dan individu mengalami kebangkrutan, dan ketidakstabilan ekonomi memicu ketidakpuasan luas di kalangan masyarakat.

 2. Kepemimpinan yang Korup dan Otoriter

Kepemimpinan Soeharto yang telah lama berkuasa dicirikan oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kekayaan negara banyak dikuasai oleh elite politik dan keluarga dekat Soeharto, yang memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Keberadaan sistem pemerintahan yang otoriter dan pengawasan ketat terhadap kebebasan politik juga menambah ketidakpuasan rakyat.

 3. Ketidakpuasan Sosial dan Politik

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru semakin meningkat. Protes-protes massa mulai marak di berbagai kota, termasuk Jakarta. Mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menjadi pelopor dalam demonstrasi yang menuntut reformasi dan perubahan. Pemberitaan media yang lebih bebas juga membantu mengungkapkan berbagai masalah yang ada.

 4. Krisis Legitimitas Politik

Dengan semakin meningkatnya tekanan dari dalam negeri dan luar negeri, legitimasi politik Soeharto dan pemerintahannya mulai dipertanyakan. Kegagalan dalam mengatasi krisis ekonomi dan tuntutan reformasi memperlemah posisi politiknya.

 5. Pengunduran Diri Soeharto

Pada 21 Mei 1998, setelah beberapa minggu demonstrasi dan kekacauan politik yang meluas, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi politik di Indonesia.

 6. Transisi Menuju Reformasi

Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik dan sosial. Reformasi ini mencakup desentralisasi kekuasaan, pembukaan ruang untuk demokrasi, dan pembenahan berbagai masalah terkait KKN.

Runtuhnya hegemoni Soeharto pada 1998 adalah titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang memicu perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan membuka jalan bagi demokratisasi.

#SalamLiterasi