 Ragam Kemunduran:
1. Represi Politik: Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat dan pers. Media massa diawasi secara ketat, dan aktivitas politik yang menentang pemerintah sering kali dihambat atau dibungkam, mengarah pada pengekangan demokrasi.
2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Sistem pemerintahan Orde Baru dicirikan oleh praktik KKN yang merajalela. Banyak kekayaan negara dialihkan ke tangan elite politik dan keluarga dekat Soeharto, menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Pemerintahan Orde Baru sering dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu dan pembatasan hak-hak sipil.
4. Krisis Ekonomi: Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia melanda Indonesia dan mengungkap kelemahan struktural dalam ekonomi Orde Baru. Krisis ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah dan memicu ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
5. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Ekonomi Orde Baru sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, terutama minyak dan gas, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi saat harga komoditas turun.
Pemerintahan Orde Baru menciptakan kemajuan dalam beberapa aspek, namun juga meninggalkan warisan tantangan yang kompleks dalam bidang demokrasi dan pemerintahan.
Runtuhnya Hegemoni Pemerintahan Soeharto 1998
Runtuhnya hegemoni pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 merupakan momen krisis yang mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis. Beberapa faktor kunci yang menyumbang pada kejatuhan rezim Orde Baru adalah:
 1. Krisis Ekonomi Asia 1997-1998
