2. Kasus Novel Baswedan:
  - Novel Baswedan, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disiram air keras pada 2017 saat sedang menyelidiki kasus korupsi besar. Penyelidikan atas serangan ini berjalan lambat dan terkesan tidak serius. Pelaku baru dijatuhi hukuman yang relatif ringan beberapa tahun kemudian, menimbulkan kecurigaan adanya upaya melindungi dalang sebenarnya di balik serangan ini.
3. Kasus Pembunuhan Munir:
  - Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM, dibunuh dengan racun arsenik dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam pada tahun 2004. Meskipun ada beberapa tersangka yang diadili, banyak pihak percaya bahwa otak utama di balik pembunuhan ini belum ditangkap. Proses hukum yang berlarut-larut dan tidak transparan menunjukkan lemahnya komitmen dalam menangani kasus pelanggaran HAM.
4. Kasus Century:
  - Skandal bailout Bank Century pada 2008 merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun. Proses hukum terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam skandal ini berjalan sangat lambat dan penuh dengan intervensi politik. Hingga kini, banyak yang merasa bahwa kasus ini belum dituntaskan dengan adil.
5. Kasus Prita Mulyasari:
  - Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, dituntut secara pidana dan perdata oleh sebuah rumah sakit karena menulis keluhan mengenai pelayanan rumah sakit tersebut di email pribadi. Kasus ini menarik perhatian publik karena menunjukkan ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia, di mana seorang warga biasa dapat dihadapkan pada tuntutan hukum yang berat karena menyuarakan pendapatnya.
6. Kasus Korupsi BLBI:
  - Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skandal keuangan besar lainnya di mana dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan bank-bank bermasalah justru diselewengkan. Penegakan hukum terhadap para pelaku di kasus ini juga sangat lambat dan terkesan melindungi pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia sering kali lemah, tidak adil, dan rentan terhadap intervensi politik dan kekuasaan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan peradilan di negara ini.
