Dampak Jangka Panjang, Dibalik Melempemnya Penegakkan Hukum di Indonesia

Ketidakadilan dalam Penanganan Kasus:

• Banyak laporan mengenai perbedaan perlakuan hukum antara warga biasa dan mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Misalnya, pelaku kejahatan kecil sering mendapatkan hukuman berat, sementara pelaku kejahatan besar dengan kekuasaan atau kekayaan sering kali mendapatkan hukuman ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum.

Kekerasan dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat:

• Kasus-kasus kekerasan oleh aparat penegak hukum, seperti penggunaan kekerasan berlebihan dalam penanganan demonstrasi atau terhadap tahanan, menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Kasus pembunuhan Novel Baswedan, penyidik KPK, yang hingga kini masih belum sepenuhnya terungkap juga menunjukkan lemahnya penegakan hukum.

Sistem Peradilan yang Tidak Transparan:

• Proses peradilan yang seringkali tidak transparan dan penuh dengan birokrasi membuat banyak kasus tertunda penyelesaiannya. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Minimnya Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia:

• Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sering kali tidak ditangani dengan serius. Contoh nyata adalah penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus Tragedi 1965 dan pelanggaran HAM di Papua, yang hingga kini belum menemukan titik terang dan penyelesaian yang adil bagi para korban.

Ketidakpastian Hukum:

• Inkonsistensi dalam penegakan hukum sering kali membuat masyarakat bingung dan tidak percaya pada sistem hukum. Contoh konkret adalah perubahan kebijakan hukum yang sering terjadi, seperti kebijakan terkait investasi dan bisnis, yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten.

Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan memerlukan reformasi yang mendalam untuk benar-benar merepresentasikan prinsip-prinsip negara hukum yang adil dan transparan.

Beberapa Kasus yang Menjadi Cermin Bagaimana Buruknya Penegakkan Hukum di Indonesia

  

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang menggambarkan buruknya penegakan hukum di Indonesia:

1. Kasus Korupsi E-KTP:

   - Kasus ini melibatkan penggelapan dana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Meskipun beberapa pejabat tinggi seperti Setya Novanto dijatuhi hukuman, proses hukumnya berjalan lambat dan penuh dengan intervensi politik. Beberapa pelaku lain yang diduga terlibat masih bebas dan proses hukum terhadap mereka terkesan tidak serius.