Ragam Kebijakan Nyeleneh yang Pernah Diambil Para Presiden Indonesia dari Masa ke Masa

Kebijakan Kenaikan Harga Tahu dan Tempe (2013):

• Pada tahun 2013, pemerintah memutuskan untuk mengatasi kelangkaan kedelai dengan menaikkan harga tahu dan tempe. Kebijakan ini diputuskan untuk melindungi petani kedelai lokal, namun keputusan ini menimbulkan kemarahan masyarakat yang sangat bergantung pada konsumsi tahu dan tempe sebagai makanan sehari-hari.

Larangan Penggunaan Kantong Plastik (2016):

• Pada tahun 2016, pemerintah meluncurkan kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik di toko-toko sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Meskipun tujuannya adalah lingkungan, kebijakan ini mengundang protes dari pedagang dan konsumen karena dampaknya yang langsung terhadap aktivitas sehari-hari dan bisnis.

Kebijakan Mobil Dinas untuk Pejabat Pemerintah (2019):

• Pada tahun 2019, ada kebijakan yang memerintahkan setiap pejabat pemerintah untuk menggunakan mobil dinas dengan jenis tertentu untuk efisiensi anggaran. Meskipun bertujuan untuk mengurangi pemborosan, kebijakan ini sering dianggap tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari pejabat dan kondisi lapangan.

Pemberlakuan Pakaian Tradisional di Tempat Kerja (2008):

• Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan pakaian tradisional pada hari tertentu di kantor-kantor pemerintah. Tujuannya adalah untuk melestarikan budaya, namun kebijakan ini mendapat kritik karena dianggap membatasi kebebasan individu dan tidak selalu praktis.

Kebijakan 3-in-1 di Jakarta (2016):

• Kebijakan 3-in-1 yang diterapkan di Jakarta pada tahun 2016 mewajibkan kendaraan untuk membawa minimal tiga penumpang untuk dapat masuk ke area tertentu pada jam-jam sibuk. Meskipun dirancang untuk mengurangi kemacetan, kebijakan ini memunculkan berbagai permasalahan, termasuk pencarian solusi bagi pengendara yang tidak mampu memenuhi persyaratan.

Pengaturan Jumlah Anjing di Perumahan (2018):

• Pada tahun 2018, ada kebijakan di beberapa wilayah yang mengatur jumlah maksimum anjing yang dapat dipelihara di sebuah rumah atau kompleks perumahan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi masalah kesehatan dan kebisingan, namun mendapat reaksi keras dari pemilik hewan peliharaan yang merasa kebijakan tersebut terlalu membatasi

Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, meskipun sering kali dengan hasil yang tidak selalu sesuai harapan dan memicu berbagai perdebatan.

 #SalamLiterasi