Ragam Kebijakan Nyeleneh yang Pernah Diambil Para Presiden Indonesia dari Masa ke Masa

Orde Lama (1945--1966)

1. Kebijakan Ekonomi Terpusat:

   • Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, Indonesia mengadopsi kebijakan ekonomi terpusat dengan mengabaikan mekanisme pasar dan menekankan kontrol pemerintah. Ini termasuk pengendalian harga dan distribusi barang, yang sering kali menyebabkan kekurangan dan pasar gelap.

2. Konfrontasi dengan Malaysia (1963--1966):

   • Sukarno memutuskan untuk mengkonfrontasi Malaysia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang agresif, yang dikenal sebagai "Konfrontasi". Kebijakan ini menciptakan ketegangan regional dan konflik militer, dan akhirnya tidak membawa hasil yang diinginkan.

Orde Baru (1966--1998)

1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata:

   • Pada masa Presiden Suharto, ada kebijakan pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti Monumen Nasional dan jalan tol. Meskipun ini memperbaiki konektivitas, sering kali proyek-proyek tersebut tidak merata dan mengabaikan kebutuhan daerah terpencil.

2. Pemotongan Roti untuk Mengatasi Krisis Ekonomi (1970-an):

   • Dalam menghadapi krisis ekonomi, ada kebijakan kontroversial yang melibatkan pemotongan roti subsidi untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini berusaha mengurangi beban anggaran, tetapi menambah penderitaan bagi kelompok rentan.

3. Kebijakan "Repelita":

   • Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang diluncurkan di bawah Orde Baru terkadang dipandang nyeleneh karena rencana ini seringkali terjebak dalam proyek-proyek besar yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Reformasi (1998--Sekarang)

1. Kebijakan "Blusukan":

   • Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan blusukan, yaitu mengunjungi daerah-daerah secara langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya, dipandang nyeleneh oleh sebagian orang karena dianggap tidak efisien dan sering menimbulkan masalah koordinasi dengan aparat setempat.

2. Kebijakan "Moratorium Izin Baru" untuk Perusahaan Kehutanan:

   • Dalam rangka mengatasi deforestasi, pemerintah pernah menerapkan moratorium izin baru untuk perusahaan kehutanan. Meskipun bertujuan baik, kebijakan ini terkadang dianggap nyeleneh karena dampaknya yang tidak langsung dan tantangan dalam implementasi di lapangan.

3. Program "Gerakan Nasional Orang Tua Asuh":

   • Beberapa kebijakan terkait program bantuan sosial seperti "Gerakan Nasional Orang Tua Asuh" bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang membutuhkan. Namun, penerapan dan efektivitas program ini sering kali dikritik karena tidak sesuai dengan realitas dan kebutuhan lokal.

   •