Wacana Uji Coba Makan Siang Gratis, Benarkah Kebijakan Tersebut Efektif?

Wacana penerapan kebijakan makan siang gratis yang digaungkan oleh capres dan cawapres pada saat kampanye beberapa waktu lalu agaknya sedikit lagi terealisasi. Itu bisa terjadi apabila kedua paslon tersebut mampu menang pada pemilu pilpres tahun ini. Bahkan kebijakan tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet sesuai dengan keterangan yang diucapkan oleh Menko Perekonomian yakni Airlangga Hartanto.

Menurut Airlangga seperti dikutip dari laman databoks, "Untuk program makan siang gratis sudah menjadi quick win dari presiden terpilih dan pemerintah yang akan bekerja mendatang, pos-posnya sudah masuk pada rancangan anggaran (APBN) 2025" (26/2/2024). Bahkan pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Airlangga yang menyampaikan bahwa program makan siang gratis nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan memprioritaskan kategori tertentu. 

Secara rinci Airlangga juga menyatakan bahwa program makan siang gratis nantinya akan dimulai dari kategori balita dan ibu hamil, kemudian akan dilaksanakan pada satuan pendidikan dimulai dari TK, SD, SMP, dan beberapa daerah yang memiliki angka stunting tinggi. 

Dari pernyataan Airlangga tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya program makan siang gratis ini merupakan langkah awal dari pemerintah baik yang sekarang maupun yang nantinya akan terpilih untuk dapat mengurangi dampak stunting dan gizi buruk serta memberikan akses yang baik terhadap kesehatan dan pendidikan sehingga mampu mendorong terciptanya kualitas masyarakat Indonesia yang sejahtera dan sehat dimulai dari anak-anak.

Lantas, apakah kebijakan tersebut nantinya efektif? Jika bertanya efektif atau tidak sebuah kebijakan tentu itu dapat dibuktikan dari bagaimana eksekusi di lapangan. Dibutuhkan kerjasama yang baik dan koordinasi yang baik pula dari segala pemangku kepentingan agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Mengapa demikian? Menerapkan kebijakan makan siang gratis, ini kurang lebih sama dengan menerapkan kebijakan pembagian bansos berupa bahan pokok. Dengan jumlah masyarakat yang banyak, serta anggaran yang tidak sedikit. Dibutuhkan quality control dari pemerintah agar distribusi program ini dapat tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, wacana kebijakan ini juga mendapat sorotan dari perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste yakni Satu Kohinen. Ia mengatakan pemerintah terpilih nantinya perlu mewanti-wanti adanya defisit anggaran apabila program makan siang gratis diterapkan. Bahkan lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu melakukan perencanaan yang cermat serta kalkulasi yang tepat dalam perhitungan anggaran agar nantinya program tersebut dapat terlaksana dengan baik (Kompas, 27 Februari 2024)

Program makan siang gratis sendiri resmi diuji cobakan pada 29 Februari 2024 lalu di beberapa sekolah yang ada di Kota Tangerang. Salah satunya di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang. Dalam uji coba itu, pemerintah memberikan makan siang gratis dengan harga Rp 15.000 /porsi. Dengan rangkuman menu yang berbeda-beda, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan somay. Pemilihan menu tersebut juga sudah terstandardisasi melalui perhitungan gizi yang dibutuhkan serta porsi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa/siswi di sana. 

Lantas, benarkah kebijakan makan siang gratis sudah efektif? Apa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar kebijakan ini tepat sasaran dan terlaksana dengan baik?

1) Target Kebijakan

Perlu digaris bawahi, bahwasannya penerapan kebijakan makan siang gratis harus diperhatikan dan diawasi dengan seksama. Salah satu aspek utama yakni target kebijakan itu sendiri. Perlu pemerintah ketahui bahwa di Indonesia sendiri sekolah-sekolah yang ada tentunya berbeda statusnya. Ada yang berstatus negeri dan ada pula yang berstatus swasta. Jika kita berbicara secara umum, tentu sekolah swasta jauh lebih maju dari segi kualitas, sarana, dan program di banding dengan sekolah negeri.

Maka dari itu, perlu kiranya pemerintah memperhatikan relevansi dan ketepatan ke mana kebijakan ini diterapkan nantinya. Belum lagi, di sekolah negeri perlu didata ulang mana sekolah terpencil dan sekolah yang berada di daerah perkotaan agar tak terjadi ketimpangan serta kecemburuan sosial akibat dari penerapan kebijakan makan siang gratis ini.

2) Anggaran yang Cukup;
Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung kebijakan ini. Pengalokasian dana yang cukup akan memastikan pelaksanaan program makan siang gratis dapat mencakup seluruh sekolah yang membutuhkan, tanpa meninggalkan pihak-pihak yang memerlukan bantuan.

3) Infrastruktur dan Fasilitas;
Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas di sekolah memadai untuk mendukung penyelenggaraan program makan siang gratis. Ini termasuk dapur sekolah, ruang makan, dan sistem distribusi yang efisien.

4) Kerjasama dengan Pihak Terkait;
Keterlibatan pihak terkait, seperti pihak sekolah, masyarakat setempat, dan mitra usaha makanan, menjadi kunci sukses. Kerjasama ini dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program.

5) Pemilihan Menu Nutritif;
Penting untuk memperhatikan aspek gizi dalam penyusunan menu makan siang gratis. Pemerintah dapat bekerja sama dengan ahli gizi untuk menyusun menu yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak.

6) Monitoring dan Evaluasi;
Pemerintah perlu menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program makan siang gratis berjalan sesuai dengan tujuan. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan perluasan program ke wilayah lain.

7) Pendidikan Gizi dan Kesehatan:
Program ini sebaiknya disertai dengan upaya edukasi tentang gizi dan kesehatan bagi siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Edukasi ini dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya pola makan sehat dan dampaknya terhadap kesehatan.

8) Inklusivitas dan Keadilan:
Pemerintah perlu memastikan bahwa program makan siang gratis bersifat inklusif dan adil. Semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, harus dapat mengakses manfaat dari program ini.

9) Transparansi dan Akuntabilitas:
Menjaga transparansi dalam pelaksanaan program dan memastikan akuntabilitas adalah langkah krusial. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan menghindari potensi penyalahgunaan dana.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, pemerintah dapat menciptakan dan menjalankan program makan siang gratis di sekolah-sekolah Indonesia dengan efektif dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan anak-anak dan pendidikan di negara ini.

#SalamLiterasi