Pembangunan Rakyat Indonesia Dimulai dari Daerah: Tantangan Pengembangan Potensi Daerah

Rencana dan gagasan yang baik dimiliki oleh daerah untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi potensi daerah, namun sering tidak terwujud salah satunya karena hal-hal ini. Satu, lemahnya komunikasi, koordinasi dan ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dengan Kepala Daerah, ketidaksinkronan tujuan Kepala Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ketidaksinkronan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan Kepala Daerah & Kebutuhan Pembangunan Daerah, dan ketidak sinkronan tujuan Kepala Daerah dengan tujuan kepala daerah di bawahnya (Gubernur - Walikota atau Gubernur - Bupati). Hal ini terjadi paling utama karena perbedaan golongan politik dan perbedaan latar belakang. Sikap-sikap seperti ini terjadi dimana-mana melanda berbagai daerah, sehingga terjadi pemborosan biaya dan waktu yang ditimbulkan akibat penolakan gagasan atau program. Salah satu usul untuk mengatasi masalah seperti ini adalah melakukan edukasi kepada seluruh elemen pemegang keputusan untuk meningkatkan kedewasaan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga kehidupan berbangsa bukanlah dilandasi kepentingan golongan namun dilandasi kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seorang pemimpin pemerintahan pusat harus merangkul seluruh kepala daerah dan seorang kepala daerah harus merangkul seluruh golongan dalam pemerintahan daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan personal yang berkesinambungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, antara pemimpin daerah dengan pemimpin skpd daerahnya dan antara pemimpin daerah dengan pemimpin pemerintahan daerah lain bawahnya (gubernur - walikota atau gubernur - bupati). Dua, penyelewangan atau korupsi anggaran pemerintahan daerah. Korupsi anggaran pemerintah daerah sering menjadi momok dalam pembangunan di daerah. Minimnya minimnya keterbukaan dan transparansi penggunaan anggaran dari pemerintah daerah itu sendiri, minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah, dan belum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi Daerah yang bisa membantu mencegah sistem dikorupsi di daerah serta KPK Daerah yang bertugas menangkap oknum pelaku korupsi daerah adalah sekian banyak hal yang menyebabkan korupsi di daerah menjadi marak.

Tiga, ketidakakuratan dan terpisahnya data pemerintah daerah merupakan masalah yang sering timbul dalam penerapan kebijakan. Baik data yang primer sebagai sumber perencanaan ataupun data yang dibutuhkan pada saat melakukan monitoring pelaksanaan program. Penghalang ini menyebabkan setiap kali hendak melakukan analisa, orang harus mengumpulkan data sendiri. Bayangkan berbagai dinas mungkin akan mencari kembali data yang dibutuhkan setiap kali ada rencana dan monitoring. Sistem informasi pemerintah harus dibangun dengan data base yang terintegrasi untuk hal ini. Empat, hambatan dan panjangnya birokrasi yang klasik masih banyak ditemui oleh para pemangku jabatan ketika hendak melaksanakan sebuah program atau rencana. Contohnya dalam formalisasi sebuah rencana penanaman modal sebagai ketetapan bupati, walikota atau gubernur maka proses pengesahannya memiliki jalur yang panjang, sehingga memakan waktu yang lama dan sering sudah menjadi kadaluarsa. Diperlukan pemantauan dan ketegasan kepala daerah untuk memastikan target waktu dan indikator lain untuk mengatasi hal ini. Lima, rotasi pejabat yang terlalu cepat menjadi penghalang yang banyak disampaikan para pemangku jabatan di daerah. Belum sempat melaksanakan program dalam rencana pemerintah daerah, seorang pejabat yang baru saja mulai memahami arti sebuah program sudah harus pindah ke dinas lain dan posisinya digantikan oleh orang lain yang harus belajar dahulu kembali. Rotasi yang terlalu cepat ini pada mulanya dilaksanakan untuk tujuan minimalisasi korupsi, namun efek gagalnya sebuah program terjadi karena rotasi yang cepat. Salah satu usul untuk mengatasi ini dengan pendekatan organisasi matrix yang membentuk fungsi formal dan task force untuk sebuah program. Dari contoh-contoh penghalang kemajuan daerah ini, salah satu solusi utamanya adalah, perlunya pendekatan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam mengelola kabupaten, kota dan provinsi dengan pendekatan blusukan dan evaluasi lapangan untuk mengatasi penghalang-penghalang disetiap program yang dijalankan. Tentunya hal ini disertai dengan penanganan khusus di setiap penghalang yang ditemui oleh task force program yang dipimpin kepala daerah, sebagai pelaksana instruksi para pemimpin daerah ketika melaksanakan pendekatan blusukan dan evaluasi lapangannya. Pola ini bisa menjadi terobosan untuk sebuah daerah dalam mengatasi kekusutan memecahkan masalah implementasi rencana atau program daerah. Muhammad Ardianto Ardianto Consulting and Incubation Jl. Pukat (Asrama POLRI Pasar Merah) No. 16 Medan - Sumatera Utara HP : +62 822 - 7394 - 3594 Email : ardiantopro@gmail.com Linkedin : id.linkedin.com/in/ardiantopro BBM Channel : C002728F5 BBM : 53A8E86F Skype : ardiantoconsult Facebook : facebook.com/ardiantoconsult Twitter : twitter.com/ardiantoconsult