Mohon tunggu...
Ardiansyah
Ardiansyah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Kesenjangan Masyarakat Desa Terhadap Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (DOD)

8 Mei 2024   17:28 Diperbarui: 16 Mei 2024   02:02 117
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pertama, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih kepada desa-desa terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi dana desa dan memberikan pelatihan kepada aparat desa agar mampu mengelola dana tersebut dengan efektif dan transparan.

Kedua, perlu dilakukan pemerataan infrastruktur di desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi. Hal ini akan membuka akses bagi desa-desa terpencil dan meningkatkan konektivitas dengan daerah lain.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM di desa, baik melalui pelatihan bagi guru dan tenaga kesehatan maupun melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Keempat, perlu dilakukan pengembangan ekonomi kreatif di desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kelima, perlu dilakukan penguatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan mereka ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Menutup kesenjangan di desa adalah tugas bersama. Perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah yang sesungguhnya, yaitu desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Untuk itu mari bersama-sama mengawal desentralisasi agar benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, terutama di pedesaan yang selama ini terpinggirkan. Desentralisasi harus menjadi alat pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, bukan hanya menambah jurang kesenjangan.

Referensi:

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/4869/pdf

https://feb.ub.ac.id/benarkah-desentralisasi-solusi-atasi-ketimpangan-di-daerah/

file:///C:/Users/indra/Downloads/3370-6679-1-SM.pdf

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun