Mutlak, iya. Kebodohan komunal berarti kebodohan berasal dari masyarakat. Dalam KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Artinya pemerintah juga bagian dari masyarakat hanya saja sebagai wakil rakyat pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat peraturan/kebijakan serta mengatur dan mengatasi masalah masyarakat termasuk herd stupidity. Jika herd stupidity dengan masalah-masalah yang mengikutinya seperti lonjakan covid, panic buying, pelanggaran protocol kesehatan, literasi yang rendah, ketidakpedulian, dsb tidak bisa diatasi. Dan Jika kemudian peraturan yang dibuat pemerintah sendiri seperti pembatasan untuk keluar masuk kota bagi masyarakat secara umum masih bisa dilonggarkan hanya karena pihak yang bepergian mampu membayar tinggi, penyaluran bantuan sosial masih dikorupsi, dan pemerintah membuat RUU/UU yang mengundang protes mahasiswa sehingga membentuk kerumunan. Â Maka boleh disimpulkan bahwa pemerintah termasuk sekelompok orang yang terlalu bodoh dan tidak menyadari bahwa mereka bodoh.
Keimpasan antara kita yang bodoh dengan pemerintah bukan sebuah kebanggan apalagi prestasi. Ini adalah evaluasi. Rakyat perlu melek informasi Pemerintah perlu melek nurani. Keduanya tidak bisa lepas tangan dan berdiri sendiri-sendiri. Triliunan dana negara harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan herd imunity. Alih-alih dikorupsi bantuan sosial dan pendidikan selama pandemi harus turun ke rakyat, bukan nyelip ke dompet pejabat. Karena sebagai orang berpendidikan yang telah berkomitmen untuk bertanggung jawab pemerintah memiliki beban dua kali lebih berat.
Dengan adanya herd stupidity. Dengan selesainya artikel sederhana ini. Mari tidak saling menyusahkan! Mari tidak berlomba-lomba menjadi bodoh! Mari menciptakan Indonesia yang waras! Karena herd stupidity bukan organisasi yang membuka pendaftaran sepanjang tahun.
Terimakasih.
