Urbanisasi, Sebuah Dilema

Lebaran usai. Arus balik Lebaran kini sedang berlangsung dan sebagian sudah sampai. Arus urbanisasi juga terjadi; satu momentum rutin terjadi pasca lebaran. Arus itu terjadi dari desa ke ibukota provinsi aau dari kota besar luar Jawa ke kota besar di Jawa atau bahkan ibukota, Jakarta.

Faktor penyebab terjadinya urbanisasi adalah kehidupan kota yang lebih modern, sarana dan prasarana kota lebih lengkap, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas. Kemegahan kota besar apalagi ibukota yang dibangun media-media juga menjadi pencitraan betapa indah dan megahnya kota besar dan ibukota itu. Referensi dari mulut ke mulut juga semakin menguatkan.

Kota-kota besar khususnya Jakarta, masih menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang melakukan urbanisasi. Penduduk yang berasal dari kota-kota kecil di Jawa dan luar Pulau Jawa, menganggap Jakarta itu lokasi yang tepat untuk mencari lapangan pekerjaan.

Sedangkan faktor pendorong terjadinya urbanisasi antara lain akibat lahan pertanian semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya. Bisa juga tidak ada pekerjaan karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Tidak ada investor membuka bisinis di kota kecil sehingga lapangan kerja juga minim. Kaum urban juga punya impian kuat untuk menjadi orang kaya.

Urbanisasi harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gejolak sosial, dan menambah ancaman pengangguran yang makin tinggi di perkotaan. Fenomena mudik lebaran selalu disertai proses urbanisasi penduduk desa menuju kota, yang mencari pekerjaan.
Banyak urbanisasi yang membawa pendatang dengan ketrampilan memadai, tapi banyak juga yang tidak dibekali ketrampilan dan keahlian cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai.

Urbanisasi sebenarnya tidak identik memberikan dampak negatif, karena sebagian dari mereka bisa mengekplor pengetahuan dan ketrampilan mereka. Urbanisasi juga memberikan keuntungan yaitu dapat memodernisasikan warga desa, menambah pengetahuan warga desa, menjalin kerja sama yang baik antarwarga suatu daerah dan mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa.

Oleh sebab itu, bagaimana pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah-langkah, agar arus urbanisasi yang masuk ke kota-kota besar, tidak menimbulkan masalah baru, dan menambah beban dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Dengan adanya Otonomi daerah seharusnya berhasil mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan di pedesaan dan kota-kota kecil agar penduduk tidak harus pergi ke kota Pemerintah daerah harus proaktif mencari solusi investasi terus masuk dengan diiringi penciptaan lapangan pekerjaan.

Selain itu, berbagai pembangunan seperti infrastruktur melalui padat karya terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, penertiban penduduk yang tidak memiliki KTP dan juga tidak memiliki keterampilan juga supaya menjadi perhatian dari pemerintahan di perkotaan setelah paska Lebaran ini.

Data BPS per Februari 2013 mencatat jumlah Pengangguran di Indonesia 7,17juta jiwa atau 5,92 persen persen dari jumlah angkatan kerja 121,2 juta orang, sedangkan jumlah Penduduk Indonesia saat ini mendekati 250 juta jiwa.
Berbicara soal pengangguran tak hanya terjadi di Indonesia. Di negara mana pun ada pengangguran. Bahkan sejak krisis 2008 lalu banyak negara yang tingkat penganggurannya lebih tingi dari Indonesia.

Harapannya adalah bagaimana masyarakat dapat terus bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah.
Misalnya Masyarakat dapat berusaha sendiri melalui koperasi usaha kecil dan menengah atau menjadi wirausaha yang dapat menciptakan produk pasar yang baru.

Kita harus bisa berfikir rasional dan cerdas, mengapa tidak kita ciptakan lapangan kerja baru Masih terbuka lebar peluang dan kesempatan bagi wirausaha dan calon wirausaha. Negara kita punya sumber daya alam yang besar dibanding negara tetangga.