Menyoal Subak dan Pertanian Padi di Bali

Beberapa saat yang lalu, kami melakukan Praktik Kerja Lapangan di beberapa Kabupaten di Bali, Sarbagita dan Klungkung. Fokus utama yang menjadi penelitian adalah mengenai permasalahan pertanian tanaman padi yang produksi diukur dengan metode baru. 

Metode terbaru yang digunakan adalah Kerangka Sampel Area (KSA). Termasuk yang diteliti adalah karakteristik pertanian di bali.

Salah satu yang menonjol di pertanian padi di Bali dan tidak dimiliki oleh daerah lain adalah subak. Subak merupakan organisasi tradisional masyarakat yang khusus mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi. 

Subak telah terbukti menjadi penyokong utama peningkatan produksi pertanian padi di Bali. Subak juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia karena perannya yang begitu vital bagi pertanian dan pariwisata.

Menurut data BPS pada tahun 2018 melalui survei KSA, Provinsi Bali memiliki produktivitas padi tertinggi di antara daerah lain di Indonesia. Hampir mencapai 6 ton per hektare dalam bentuk gabah kering giling (GKG). 

Hal itu dipercaya menurut beberapa penelitian akademik disebabkan salah satunya adalah sistem subak yang menjamin keberadaan air.

Di tengah produktivitas pertanian yang tinggi ternyata tidak dibarengi dengan jumlah produksi beras yang tinggi pula. Produksi padi di Bali cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 produksi padi Bali mencapai 882.092 ton menjadi 853.710 ton pada tahun 2015, bahkan dengan metode KSA pada tahun 2018 produksi padi diperkirakan hanya mencapai 650.245 ton saja.

Pemasalahan Poduksi Padi di Bali

Penyebab utama produksi padi di Bali mengalami penurunan adalah luas panen yang semakin menyempit. Ada pun luas panen pada tahun 2013 mencapai 149.000 hektare menjadi 137.385 hektare pada tahun 2015, bahkan dengan metode KSA pada tahun 2018 hanya mencapai 108.794 hektare saja. 

Luas panen berkurang bisa karena alih fungsi lahan atau memang frekuensi penanaman dikurangi, misalnya dari 3 kali setahun menjadi 2 kali atau sekali saja dalam setahun.

Menurut riset dan pantauan awal di lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Statistika (Polstat) STIS, sebagian besar lahan yang sebelumnya tercatat sebagai sawah menjadi perumahan, tempat akomodasi (vila dan tempat wisata), industri, dan lainnya.

 Jika hal ini terus berlanjut maka lahan sawah akan semakin menipis dan angan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai.

Permasalahan lain adalah penurunan jumlah petani dan regenerasi petani yang tidak berjalan dengan baik, pemuda di Bali cenderung tidak mau menjadi petani. Jumlah rumah tangga pertanian padi pada tahun 2018 menurut Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) adalah sekitar 134.860 atau menurun jika dibandingkan tahun 2013 yang angkanya mencapai 147.887 rumah tangga. 

Usia petani di Bali didominasi oleh orang tua. Menurut Survei Ongkos Usaha Tani 2017 (SOUT2017) petani padi di Bali 81,59 persen berusia di atas 45 tahun, yang berusia di bawah 30 tahun hanya berjumlah 0,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa para pemuda jarang sekali yang mau menjadi petani.

Subak sebenarnya memiliki aturan yang mengatur anggota mengenai penanaman padi yang disebut awig-awig. Awig-awig mengatur anggota subak agar bisa bersinergi dengan alam, manusia, dan kepada Sang Pencipta. Mengatur agar tidak sembarangan mengalihfungsikan lahan menjadi perkebunan tanaman lain seperti bunga, pisang, bahkan bangunan seperti vila. 

Subak seyogianya tidak bertentangan dengan industrialisasi dan perkembangan zaman. Seharusnya dengan adanya subak bisa menjaga eksistenssi lahan sawah di Bali.

Namun, kenyataannya tuntutan untuk melangkah lebih jauh bagi para petani tidak bisa membendung mereka untuk mencari penghidupan yang lebih menjanjikan. Benar saja bahwa selama ini pertanian padi tidak cukup memberikan jaminan perekonomian bagi keluarga petani. 

Nilai tukar petani (NTP) yang kecil yakni di bawah 100 (99,40 pada Desember 2018) membuat petani pangan (utamanya padi) cenderung untung sedikit bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian.

Jika dilihat dari survei struktur ongkos usaha tani (SOUT) tahun 2017 petani masih sangat terbebani dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti bibit/benih, pestisida, alsintan, pembiayaan, dan lainnya. 

Sekitar 63,81 persen rumah tangga mengaku tidak menerima bantuan bibit/benih, 93,56 persen mengaku tidak menerima bantuan pestisida, 97,96 persen mengaku tidak menerima bantuan alsintan, serta 97,62 persen mengaku tidak menerima bantuan pembiayaan.

Data di atas juga seiring dengan temuan awal riset yang dilakukan oleh  mahasiswa Polstat STIS. Saat ini (sejak 18 Februari hingga 28 Februari) mahasiswa Polstat STIS yang berjumlah sekitar 516 orang sedang melakukan riset tentang pertanian padi di Bali. 

Selain belajar mengenai sistem pertanian padi di Bali, mahasiswa juga akan berusaha mengkaji mengenai permasalahan yang dihadapi pertanian padi di Bali lebih dalam lagi.

Setiap data yang dikumpulkan diharapkan bisa menjadi rujukan utama bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi kebijakan yang benar-benar mendukung eksistensi subak sebagai penyokong utama kualitas pertanian padi di Bali.

Tantangan utama pemerintah adalah bagaimana memastikan ada regenerasi petani atau meyakinkan bagi masyarakat untuk bangga menjadi seorang petani yang berkualitas. 

Sektor pariwisata diharapkan selalu bertumbuh dengan baik tetapi sektor pertanian jangan sampai terpinggirkan dan diabaikan, apalagi pertanian pangan yang menjadi makanan pokok setiap masyarakat. (*)