Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang kompleks. Salah satu tantangan signifikan adalah penurunan pendapatan kelas menengah yang diakibatkan oleh berbagai faktor ekonomi, baik domestik maupun global. Kelas menengah, yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik, mengalami penurunan daya beli, sehingga mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk penerimaan pajak negara.
Dalam konteks ini, kepala daerah yang terpilih memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ekonomi di tingkat lokal, termasuk dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah dan menjaga daya beli masyarakat. Mereka diharapkan mampu menerapkan kebijakan yang dapat mengatasi masalah pendapatan kelas menengah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Modal maju bagi kepala daerah terpilih mencakup pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi makro dan mikro, kemampuan mengelola potensi lokal, serta keberanian untuk melakukan reformasi struktural.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini adalah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi yang tinggi, stagnasi ekonomi, dan ketidakpastian global. Dalam APBN 2024, penerimaan negara dipatok sebesar Rp2.997 triliun, sebagian besar berasal dari pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.490 triliun.Â
Target ini tampaknya sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi yang masih stagnan, dengan pertumbuhan di sekitar 5 persen. Padahal, untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal, diperlukan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Tantangan lain yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan pada utang pemerintah pusat. Defisit anggaran yang terus meningkat selama 10 tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan beban bunga utang, yang mencapai Rp497 triliun pada 2024. Hal ini membuat ruang fiskal semakin sempit, sehingga mempengaruhi alokasi dana untuk pembangunan daerah dan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk memperbaiki kondisi ekonomi daerah. Pertama, investasi dan ekspor dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi jika didukung oleh kebijakan makro struktural yang tepat. Kepala daerah perlu mendorong masuknya investasi asing dan domestik ke sektor-sektor strategis di daerah, seperti industri manufaktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Kedua, kepala daerah dapat memanfaatkan potensi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia. E-commerce, fintech, dan layanan berbasis digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pengenaan pajak pada platform digital dan transaksi daring. Selain itu, ekonomi kreatif, termasuk sektor pariwisata yang sempat terabaikan, dapat dioptimalkan untuk mendongkrak perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
Ketiga, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan dan inovasi. Dengan demikian, daerah dapat menjadi pusat pengembangan bisnis baru yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global.
Berbagai praktik baik telah diterapkan oleh sejumlah kepala daerah dalam mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sukses dapat dijadikan inspirasi bagi kepala daerah lainnya dalam menerapkan kebijakan yang efektif dan inovatif.
