Sebaiknya Tidak Perlu Ada Polisi RW, Mengapa?

Pada umumnya, polisi RW atau kepolisian lingkungan adalah unit keamanan lokal yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan keamanan di suatu lingkungan perumahan atau permukiman. 

Ada beberapa argumen yang bisa dikemukakan untuk mendukung keberadaan polisi RW, namun ada juga pendapat yang berpendapat sebaliknya. Berikut ini beberapa argumen mengapa tidak perlu ada polisi RW:

Biaya dan efisiensi: Mempertahankan polisi RW dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi masyarakat. Anggaran yang digunakan untuk membayar polisi RW dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti infrastruktur atau pendidikan. 

Selain itu, keberadaan polisi RW juga memerlukan sumber daya manusia yang bisa menghabiskan waktu dan energi yang berarti bagi para anggotanya.

Overlapping tanggung jawab: Beberapa orang berpendapat bahwa tanggung jawab polisi RW berpotensi  tumpang tindih dengan tugas dan fungsi polisi negara atau kepolisian setempat. 

Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan saling lempar tanggung jawab antara polisi RW dan kepolisian setempat. 

Menghilangkan polisi RW dapat memperjelas tanggung jawab kepolisian setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di suatu wilayah.

Potensi penyalahgunaan kekuasaan: Dalam beberapa kasus, polisi RW dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. 

Potensi itu di antaranya:  penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota polisi RW. Menghapus polisi RW dapat mengurangi risiko potensial penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi.

Partisipasi masyarakat: Menghapus polisi RW dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. 

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, seperti melalui program keamanan lingkungan (siskamling) yang diselenggarakan oleh warga setempat, dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan.

Optimasi Pemakaian CCTV: peran menjaga keamaan warga sebenarnya sudah cukup digantikan oleh pemasangan CCTV yang dikelola bersama petugas keamaan satpam RW, sejauh ini telah berjalan baik terutama di kota-kota besar. Maka polisi RW tidak diperlukan.

Namun, perlu dicatat bahwa keberadaan polisi RW juga memiliki manfaat, terutama dalam menjaga keamanan dan membangun hubungan baik antara warga di suatu lingkungan. 

Maka ,seyogyanya, setiap keputusan mengenai keberadaan polisi RW harus dipertimbangkan dengan hati-hati, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas keamanan.

Optimasikan Peranan Bhabinkamtibmas

Sebaiknya Polisi fokus pada optimalisasi peranan posko Bhabinkamtibmas atau Polisi Desa, daripada membentuk pos baru di tingkat RW.

Dalam beberapa kasus, fungsi polisi di lingkup desa atau permukiman sudah dapat diperankan oleh Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). 

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditugaskan untuk berada di wilayah tertentu, termasuk di tingkat desa atau permukiman, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.

Dalam konteks ini, beberapa argumen yang dapat mendukung pendapat bahwa tidak perlu ada polisi di lingkup RW adalah sebagai berikut:

Efisiensi sumber daya: Dengan memanfaatkan Bhabinkamtibmas yang sudah ada, tidak perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk polisi di tingkat RW. Ini dapat menghemat anggaran dan memfokuskan sumber daya pada kebutuhan lain yang mendesak.

Keterlibatan langsung dengan masyarakat: Bhabinkamtibmas, sebagai anggota kepolisian yang bertugas di tingkat desa atau permukiman, dapat lebih dekat dengan masyarakat. 

Mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat, sehingga dapat memberikan respons yang lebih efektif dan relevan.

Koordinasi dengan pihak terkait: Bhabinkamtibmas dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, dalam menjaga keamanan dan memperbaiki kondisi lingkungan setempat. 

Kolaborasi ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dan meningkatkan keberlanjutan upaya keamanan.

Dukungan dari kepolisian setempat: Jika kepolisian setempat memiliki sistem yang efektif untuk menerima laporan dan merespons kejadian di tingkat RW, maka keberadaan polisi di lingkup RW mungkin bisa dianggap kurang penting. 

Bhabinkamtibmas dapat bekerja sama dengan kepolisian setempat dalam menangani laporan dan kejadian di wilayahnya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap lingkungan memiliki kebutuhan yang berbeda, dan beberapa wilayah mungkin masih memerlukan keberadaan polisi di tingkat RW. 

Hal ini tergantung pada kondisi keamanan dan kompleksitas lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi setempat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Langkah Langkah Tehnis

ilustrasi Polisi RW, sumber image: Kompas.com

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran Bhabinkamtibmas dan mengoptimalkan fungsi keamanan di tingkat RW:

Peningkatan kehadiran dan patroli: Bhabinkamtibmas perlu meningkatkan kehadirannya di tingkat RW dengan melakukan patroli rutin. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan kehadiran yang kuat dari aparat kepolisian di wilayah tersebut.

Komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat: Bhabinkamtibmas harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat di tingkat RW. Mereka dapat mengadakan pertemuan reguler, mendengarkan permasalahan masyarakat, dan memberikan edukasi tentang keamanan dan pencegahan kejahatan. 

Kerjasama aktif dengan warga setempat akan membantu membangun kepercayaan dan memperoleh informasi yang penting dalam menjaga keamanan lingkungan.

Penanganan kasus secara efektif: Bhabinkamtibmas harus dapat menangani laporan dan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat dengan cepat dan efektif. 

Mereka harus memiliki sistem yang baik untuk menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti laporan kejahatan atau pelanggaran di tingkat RW. 

Keterlibatan aktif dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pencegahan dan advokasi keamanan: Bhabinkamtibmas dapat melibatkan diri dalam program-program pencegahan kejahatan dan kesadaran keamanan di tingkat RW. 

Mereka dapat memberikan penyuluhan tentang tindakan pencegahan, keamanan rumah, pencegahan kekerasan, dan lainnya kepada masyarakat. Penguatan kesadaran keamanan akan membantu mengurangi potensi terjadinya tindak kejahatan.

Kolaborasi dengan lembaga sosial dan pemerintah setempat: Bhabinkamtibmas perlu menjalin kerjasama dengan lembaga sosial, pemerintah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Kolaborasi ini dapat melibatkan kegiatan bersama, seperti program pemberdayaan masyarakat, kegiatan keamanan lingkungan, atau program sosial lainnya yang berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat RW.

Penggunaan teknologi: Bhabinkamtibmas dapat memanfaatkan teknologi, seperti media sosial atau aplikasi pesan instan, untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. 

Mereka dapat menggunakan platform ini untuk memberikan informasi keamanan, menerima laporan dari warga, atau menyebarkan peringatan dini terkait situasi keamanan.

Dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan melakukan kerjasama yang erat dengan masyarakat serta pihak-pihak terkait, upaya menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat RW dapat ditingkatkan.

Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas langkah-langkah yang diimplementasikan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis.

Selesai * Penulis adalah warga masyarakat.  

Baca juga: Meningkatkan Citra Diri Kepolisian!