Keterbatasan akses dan sumber daya politik:Â Terkadang, hanya segelintir orang atau kelompok yang memiliki akses dan sumber daya untuk terlibat dalam politik dan mempengaruhi proses politik. Hal ini dapat membuat kekuasaan politik terkonsentrasi pada mereka yang memiliki akses dan sumber daya tersebut.
Budaya politik:Â Budaya politik yang ada dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi terkonsentrasinya kekuasaan politik pada kelompok tertentu. Jika masyarakat terbiasa dengan praktek-praktek politik yang tidak transparan dan tidak akuntabel, maka kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi pada kelompok yang menerapkan praktek-praktek tersebut.
Ketidakmampuan masyarakat dalam memilih pemimpin yang tepat:Â Jika masyarakat tidak terlatih atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang calon-calon pemimpin dan visi mereka, maka mereka mungkin memilih calon yang hanya menjanjikan kepentingan sempit atau hanya memperkuat kekuasaan kelompok tertentu.
Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan akses dan sumber daya politik, memperbaiki budaya politik, dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang politik dapat membantu mengatasi masalah terkonsentrasinya kekuasaan politik pada kelompok tertentu. Hal ini dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
Solusinya
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi terkonsentrasinya kekuasaan politik pada kelompok tertentu atau "itu-itu saja"Â adalah:
Meningkatkan akses dan sumber daya politik bagi seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam politik, termasuk akses ke informasi politik dan kesempatan untuk mengajukan diri sebagai calon pemimpin.
Membangun budaya politik yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam politik, serta dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk mengawasi dan memantau kebijakan dan tindakan pemerintah.
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang calon-calon pemimpin dan visi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi calon untuk berbicara langsung dengan masyarakat, menggelar debat publik, dan memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi tentang calon dan visi mereka.
Membuat aturan yang jelas dan transparan tentang proses politik dan pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat aturan yang jelas dan terbuka tentang pemilihan umum, termasuk tentang batas-batas pendanaan kampanye, persyaratan calon pemimpin, dan proses penghitungan suara yang transparan.
Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa kekuasaan politik akan lebih tersebar secara merata pada seluruh masyarakat dan bukan hanya pada kelompok tertentu itu lagi.Â
Ini akan menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat, serta memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.