Poros Maritim Dunia, Menagih janji Jokowi mewujudkan Kedaulatan Bangsa Melalui Kementrian Maritim
Jokowi sudah mengumukan struktur kabinetnya kemarin. Namun sayangnya Jokowi tidak menjelaskan lebih detail. Sebenarnya yang paling ditunggu oleh sebagian besara masyarakat adalah apakah Jokowi benar akan membentuk kementrian maritim atau tidak. Karena kementrian ini merupakan salah satu andalan Jokowi untuk mewujudkan visa dan misinya sesuai yang disampaikan dalam rangkaian debat capres yang lalu.
Poros Maritim Dunia, menjadi sesuatu yang sangat fenomenal yang dilontarkan oleh Jokowi saat debat Capres yang lalu. Banyak swing voter yang akhirnya menentukan pilihannya untuk mencoblos Jokowi, terutama kalangan yang menyadari bahwa kejayaan Indonesia akan muncul dari luasnya laut yang dimiliki oleh Indonesia. Rakyat yang mengalami masa kepemimpinan Bung Karno tentu ingat dengan keseriusan Beliau dalam bidang maritim dengan membentuk Menteri Kordinator Maritim dimana Ali Sadikin pernah menjabat sebagai menterinya. Begitu juga dengan para pelajar yang sempat mendapat pelajaran sejarah tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di bidang maritim dimasa lalu.
Mengingat 75% luas wilayah Indonesia adalah laut, tentunya keseriusan Jokowi membentuk Kementerian Maritim merupakan sebuah ide yang luar biasa dan patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena semenjak order baru sampai saat ini, belum ada presiden yang terinspirasi dengan ide tersebut. Kejayaan Indonesia di bidang maritim hanya menjadi cerita masa lalu yang terkenang dalam sebuah lagu “Nenek Moyangku Seorang Pelaut”.
Pertanyaannya adalah, mampukah Jokowi membentuk sebuah Kementrian Maritim yang benar-benar dapat mewujudkan visi-misinya tersebut? Apakah Jokowi rela mengorbankan visi misinya yang besar dengan memilih menteri dari pertimbangan politik saja dengan memilih menteri dari tokoh partai yang tidak memiliki kemampuan dibidangnya.
Melihat perkembangan pembentukan kabinet Jokowi saat ini, terlihat ada kesimpang siuran mengenai pemahaman dari konsep maritime itu sendiri. Bahkan ada seorang pejabat tinggi Negara yang menyatakan bahwa untuk mematangkan konsep Poros Maritim saja diperlukan waktu sekitar 5 tahun. Beberapa pejabat lain salah mengartikan pemahaman maritim yang tercampur dengan istilah kelautan. Bila dikaji lebih jauh, sebenarnya pengertian maritim dengan kelautan adalah sesuatu yang berbeda.
Dilihat dari definisinya, kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah dibawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pesisir, pantai, pulau kecil, serta ruang udara diatasnya.
Sedangkan Kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran/ pengangkutan laut, perdaganga (sea-borne trade), Navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhan baik nasional maupun internasional, industry dan jasa-jasa maritim. Melihat dari definisi tersebut, maka konsep Jokowi dengan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sangat tepat. Artinya laut Indonesia akan menjadi pusat lalu lintas dunia yang tentunya akan memberikan potensi ekonomi yang luar biasa bagi Negara. Dimana saat ini banyak kapal asing yang melintasi perairan Indonesia dengan bebasnya.
Melihat perbedaan yang signifikan tersebut, maka pembentukan kementrian maritim yang terpisah dengan kelautan sangat tepat, begitu juga dengan penggabungan kementrian kelautan dan kedaulatan pangan. Karena melihat dari definisinya, kelautan merupakan salah satu bagian dari perwujudan kedaulatan pangan selain dari hasil pertanian, perkebunan maupun industry makanan lainnya.
Kementrian maritim yang akan dibentuk Jokowit merupakan kementrian yang benar-benar baru, untuk itu tentunya dibutuhkan sosok menteri yang benar-benar ahli dan cakap dibidang maritim yang menguasai baik dari aspek akademis maupun professional yang terlepas dari kepentingan politik manapun. Kementrian ini harus bisa dikecualikan dari keinginan Jokowi untuk memilih menteri dari professional muda. Karena melihat dari tokoh-tokoh muda yang ada saat ini, belum ada satupun sosok yang pantas untuk menduduki jabatan ini. Karena tugas pertama kementrian ini sangat berat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perundang-undangan Maritim, dimana saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur Kemaritiman. Selain itu, membangun struktur organisasi dan infrastruktur kementerian maritim. Berbeda dengan kementrian lain yang sebagian besar hanya tinggal melanjutkan saja. Dan banyak lagi tugas-tugas lainnya yang akan mencakup dunia kemaritiman baik lokal, regional maupun internasional.
Mengingat beratnya tugas yang akan diemban oleh kementrian ini, maka sosos yang pantas menduduki kementrian ini harus memiliki kemampuan dan keahlian sebagai berikut:
1.Keahlian dalam membuat rancangan dan undang-undang maritim.
2.Keahlian dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa maritime.
3.Kemampuan dalam menyusun struktur organisasi kementrian yang baru.
4.Pemahaman tentang potensi ekonomi dibidang maritime.
5.Keahlian tentang hukum laut nasional dan international.
6.Pengetahuan tentang diplomasi kelautan.
7.Pengetahuan mengenai pengawasan maritime.
8.Pengetahuan peraturan mengenai navigasi, pengawakan, polusi laut dan kecelakaan dan bencana kapal.
9.Pengetahuan mengenai industry yang terkait dengan bidang maritim.
10.Pemahaman mengenai perairan dan perkapalan rakyat.
