Semua Penggangu Jokowi akan berhadapan dengan TNI
Penampilan Jokowi yang didampingi Panglima TNI, Kapolri dan para Kepala Staff pada Konferensi Pers Rabu Kemarin menunjukkan status Jokowi sebagi Presiden dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata di negeri ini dengan pesan yang sangat jelas, yaitu kemandirian Jokowi dan keteguhan sikapnya dalam menentukan sikapnya yang tidak akan mudah oleh diintervensi oleh siapapun dalam membentuk Kabinet.
Jokowi akan menggunakan wewenangnya secara penuh sebagai presiden yang memiliki Hak Prerogatif dalam memilih Menteri-Menterinya. Tidak ada seorangpun yang dapat mengganggunya dalam menyusun kabinetnya selama 5 tahun kedepan. Siapapun yang mengganggu akan berhadapan dengan TNI dan Polri yang siap menangkapnya. Bahkan bila Megawati, Jusuf Kalla ataupun para cukong maupun relawan yang merasa berjasa atas terpilihnya Jokowi yang saat ini ramai berseliweran disekitar istana harus berhadapan dengan TNI POLRI bila berani “mengganggu” Presiden. Saat ini Jokwoi bukan lagi “Petugas Partai”. Sebutan Megawati kepada Jokowi sebagai “Petugas Partai” langsung luntur begitu Jokowi mengucapkan sumpahnya sebagai Presiden pada 20 Oktober yang lalu.
Megawati, Jusuf Kalla, para cukong maupun relawan atau yang lainnya hanya boleh memberi masukan tanpa ada hak untuk memaksakan kehendaknya untuk memilih orang tertentu untuk masuk ke Kabinet Jokowi. Dan Jokowi pun tidak memiliki kewajiban untuk mendengarkannya. Namun secara etika tentunya Jokowi masih mendengarkan para sesepuhnya tersebut.
“Kelambatan” Jokowi dalam mengumumkan Kabinetnya saat ini sama sekali bukan kesalahan Jokowi. Tetapi meruapakan kesalahan mutlak orang-orang yang telah diberikan tugas untuk melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan diumumkannya sebagai Menteri. Coba anda bayangkan!...jika anda seorang karyawan yang diberikan tugas yang deadlinenya adalah tanggal yang disampaikan Bos anda ke Pemegang Saham/ Pemilik perusahaan, namun pada hari H nya hasil kerja anda berantakan..apa yang akan terjadi pada anda?..atau bahkan apa yang terjadi pada bos anda di depan pemegang saham?
Secara undang-undang, Jokowi tidak bisa dikatakan terlambat mengumumkan kabinetnya karena berdasarkan UU dia memiliki waktu selama 14 hari. Kegagalannya hanya karena dia terlanjur Humanis dengan banyak berjanji dan bicara didepan public akan mengumumkannya dalam “1 atau 2” hari ini (setelah pelantikan). Kegagalan tersebut hanya sebatas janji yang telah berani beliau ucapkan didepan public, karena dia sangat percaya atas kemampuan Tim Transisi dalam menjalankan tugasnya yang diharapkan dapat memberikan nama-nama calon menteri tepat pada waktu yang telah dijanjikannya. So..bila ternyata gagal..otomatis menjadi kesalahan mereka…bukan Jokowi.
Seandainya masyarakat ataupun media cerdas, harusnya yang di jadikan sasaran adalah bukan Jokowi, melainkan Tim Transisi dan juga tim Head Hunter yang selama ini digembar-gemborkan dilibatkan dalam proses ini. Tim Transisi yang diantaranya merupakan para calon menteri ini telah gagal dalam tugas utamanya yang telah diberikan langsung oleh Jokowi. Jika gagal pada tugas pertamanya, layakkah mereka diangkat sebagai menteri yang tentunya memiliki tugas yang lebih berat ?
Tidak seharusnya dalam menjalankan tugasnya mereka memilih nama-nama calon menteri yang pada saat akan diumumkan ternyata di mentalkan oleh KPK dan PPATK. Kenapa mereka tidak melakukannya dari awal?
Memang banyak pertimbangan politis ataupun strategi politik yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi pada akhirnya yang terlihat adalah kegagalan Tim Transisi dalam melakukan tugas utamanya.
KEMENTERIAN MARITIM
Lanjut kebahasan berikutnya, Yang menjadi ketertarikan saya pada Jokowi adalah pada Visi dan Misinya untuk menjadikan Indonesia sebagai Maritim, ditambah dengan keinginan Jokowi untuk membentuk Kementerian Maritim bahkan Kementerian Koordinator Maritim.
Apapun hambatannya (sempat mendengar kalau ide ini ditolak atau harus dikonsultasikan dulu ke DPR), Jokowi harus memperjuangkan Kementerian Maritim ini, karena inilah yang akan menjadi ciri utama dan kehebatan Kabinet Jokowi dan akan menjadi cikal bakal mewujudkan Negara kita menjadi Negara Maritim dan mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia. Menurut Pakar Maritim Indonesia Dr Chandra Motik SH, MSc dalam Simposium Poros Maritim yanga lalu, masa depan Indonesia ada di Laut.
Sebagai orang Maritim, saya memiliki kekhawatiran bila kementerian ini ini dipegang oleh orang yang tidak tepat, karena nama-nama yang disodorkan lebih banyak Pakar Kelautan, bukan Pakar Maritim.
Kelautan dan Maritim selintas sama, tapi sesungguhnya berbeda. Kalau kelautan lebih mengutamakan sumber daya laut yang terkandung didalamnya, sementara kalau Maritim adalah Transportasi lautnya. Bila mengutip makalah Dr Chandra Motik, secara umum perbedaan Laut dan Maritim adalah sebagai berikut:
Pengertian Kelautan:
Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesisir, pantai, pulau kecil, serta ruang udara diatasnya;
Pengertian Kemaritiman:
Kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran / pengangkutan laut, perdagangan (sea-borne trade), navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa-jasa maritim;
Definisi diatas saya kutip saat saya menghadiri Simposium Poros Maritim dengan Tema : Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim, dari Negara Kepulauan menjadi Negara Maritim di Gedung Lemhannas tanggal 9 Oktober yang lalu yang diselenggarakan oleh Chandra Motik Maritim Center bekerja sama dengan Lemhannas dan Universitas Indonesia. Yang dihadiri oleh Pakar-Pakar Maritim yang sesungguhnya, bukan pakar kelautan. Saya melihat symposium itu diadakan khusus untuk membahas Ide Poros Maritim Jokowi sekaligus memberikan pemahaman yang benar mengenai pengertian Kelautan dan Kemaritiman.
Saya sempat berpikir apakah Tim Penyusun Kabinet Jokowi melibatkan para Pakar Maritim yang hadir dalam symposium tersebut?.
Salah satu Pakar Maritim yang berbicara dalam Simposium tersebut yaitu Dr. Chandra Motik SH. MSc, yang juga sebagai satu-satunya Pakar Hukum Maritim yang masih aktif di negeri ini setelah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja dan Dr. Hasjim Djalal, dimana Chandra Morik dalam symposium tersebut banyak menyajikan fakta yang menarik tentang Maritim di Indonesia, berikut potensi yang ada yang ternyata sangat besar sekali yang seandainya bisa dioptimalkan dapat menutup sebgaian hutan lndonesia.
Secara garis besarnya beliau mengatakan bahwa Indonesia saat Belum Sebagai Negara Maritim, walaupun memiliki wilayah Laut yang lebih besar dari daratannya. Kenapa? Karena saat ini paradigma bangsa ini masih sebagai Negara kepulauan, dimana pemanfaatan sumber dayanya lebih banyak di darat, tidak mengoptimalkan sumber daya Maritimnya. Hal ini terbawa sejak Zaman penjajahan Belanda dulu, dimana Belanda memang mengarahkan agar Indonesia menjadi Negara agraris.
Salah satu ciri utama Negara Maritim adalah armada kapalnya, dan menjadikan trlaut sebagi pemersatu bangsa bukan pemisah. Alat pemersatunya adalah armada kapal laut yang besar milik bangsa sendiri yang berbendera Indonesia. Dimana semua kegiatan distribusi logistic, perdagangan, ekspor Impor dll menggunakan kapal berbendera Indonesia (Asas Cabotage) bukan kapal berbendera asing seperti saat ini yang masih banyak terjadi di wilayah maritime kita. Karena masih banyak BUMN ataupun PMDN yang masih belum melaksanakan asas Cabotage secara menyeluruh. Padahal seandainya Pemerintah bisa menginstruksikan seluruh BUMN dan PMDN menjalankan asas Cabotage dengan sungguh-sungguh, berapa Trilyun devisa yang bisa didapat.
Secara pribadi, saya dan banyak insane Maritim yang sudah mengenal Kiprah Ibu Chandra Motik, sangat berharap beliau bisa ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Menteri Maritim. Karena beliau memiliki segala unsur dan capabilitas yang tepat untuk menjadi Menteri Maritim. Selama kiprahnya 33 tahun mangabdi dalam dunaia Maritim Indonesia, beliau merupkan gabungan dari seorang Akademisi, Profesional, Praktisi dan aktivis Maritim. Seorang akademisi karena Chandra Motik sebagai seorang dosen Hukum Laut, Dosen Hukum Pengangkutan Laut dan dosen Hukum Maritim di Universitas Indonesia.
Sebagai professional, karena beliau adalah seorang pengaraca spesialis Maritim yang sudah dikenal didunia Maritim Lokal maupun Internasional selam 33 tahun, sudah tak terhitung banyaknya kasus yang dimenangkan oleh Chandra Motik ini. Sebagai seorang Praktisi, karena beliau sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemaritiman, beliau banyak menduduki jabatan yang sangat penting dalam dunia Maritim. Seorang Aktifis, karena beliau juga mendirikan LSM bidang Maritim dan juga aktif dalam organisasi Maritim Internasiona. Beliau juga tercatat sebagai anggota IMO (International Maritime Organization). Dan berbagai aktifitas lainnya.
Bila membaca buku-buku beliau yang telah saya baca, baik buku Ilmiah maupun biografinya, saya bertanya; adakah orange lain yang melebihi kemampuan dan kapabilitasnya untuk duduk menjadi Menteri Maritim? Kalau ada coba tunjukkan ke saya biar saya dapat mebandingkannya.
Satu lagi catatan, selain sebagai satu-satunya Pakar Maritim di Indonesia yang setaraf dengan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja dan Dr. Hasjim Djalal, Wanita yang juga dikenal sebagai pelestari budaya yang jago lobby ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Tentunya posisi ini bisa membantu Presiden Jokowi dalam melobby anggota DPR, karena sebagai Ketua Umum ILUNI UI dan juga senior UI yang sangat dihormati ini akan membuat para junior lulusan UI yang banyak duduk sebagai anggota dewan tidak akan galak lagi ke Jokowi, karena secara otomatis sebagai sesama alumni UI, mereka akan hormat kepada Ketua Umumnya.
Demikian Yang Mulia Bapak Presiden, hanya sumbangsih ini yang bisa saya berikan kepada bapak, sebuah sumbang saran dari seorang rakyat, untuk ikut menikmati bagaimana rasanya ikutan memilih calon menteri. :)
Terima Kasih
Aqshaya
