Benny Wenda: Presiden Jokowi Segera Menarik Militer Indonesia dari West Papua

Semakin jelas bagi semua pihak dan di mata masyarakat internasional bahwa satu-satunya cara yang sah untuk menangani keluhan lama dan berhasil mengakhiri konflik di Papua adalah agar pemerintah Indonesia menyetujui ULMWP untuk mengadakan referendum ini. sebagai suara yang diawasi secara internasional [Internationally Supervised Vote for West Papua] tentang masa depan West Papua.

Sebagai badan perwakilan yang diakui secara internasional untuk rakyat West Papua, ULMWP berkomitmen untuk upaya damai sepenuhnya dalam memastikan solusi damai abadi untuk krisis di West Papua. Sekarang saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kedewasaan juga dan setuju untuk juga bekerja menuju solusi yang sama dan asli.

Orang Papua bangga dengan akar budaya mereka, yang terus-menerus memprotes atas terjadinya genosida [di Papua], setengah juta orang Papua telah dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Mereka yang melukis tubuh mereka dengan bendera “Bintang Kejora” Papua Barat yang melambangkan kemerdekaan mempertaruhkan nyawa mereka; banyak yang terbunuh ketika memperlihatkan bendera Bintang Kejora.

Sebagai ketua ULMWP saya juga menyerukan Misi Pencari Fakta Hak Asasi Manusia PBB untuk dikirim ke West Papua, untuk menyelidiki keadaan hak asasi manusia dan untuk membantu mengidentifikasi rekomendasi utama dalam mengatasi situasi tersebut. Semua aktor negara Indonesia yang relevan harus bekerja dengan pejabat PBB yang relevan dengan kunjungan ini dan tidak boleh menghalangi atau dengan cara apa pun menghalangi misi vital mereka.

Pesan dari orang-orang Papua jelas: Waktu hampir habis, kita perlu intervensi internasional segera. Setidaknya tiga desa telah dikosongkan oleh serangan militer Indonesia dalam beberapa hari terakhir dan ratusan pengungsi West Papua sekarang menghadapi kesulitan yang parah, tidak dapat pergi ke kebun mereka untuk mendapatkan makanan.

Pesan dari orang-orang Papua Barat jelas: Waktu hampir habis, kita perlu intervensi internasional segera.

Dengan larangan media asing Indonesia pada Papua Barat masih ada, kebutuhan untuk investigasi dan paparan internasional menjadi semakin penting. Dengan meningkatnya pembunuhan di luar proses hukum, semakin mengkhawatirkan bahwa pemerintah Indonesia terus memblokir upaya internasional untuk mendokumentasikan apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat.

Ini adalah situasi yang sangat serius. ULMWP mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan trauma, rasa sakit dan penderitaan semua yang terkena dampak, tidak hanya di Nduga tetapi di seluruh Papua Barat. Di bawah pendudukan Indonesia, Papua Barat menjalani seluruh hidup mereka dalam trauma dan mati dalam trauma. Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk.

Karena itu, secara ringkas, atas nama ULMWP saya memanggil Presiden Indonesia untuk:

• Segera menarik semua personil militer Indonesia dari West Papua untuk memulai proses menuju perdamaian di negara ini.
• Segera setuju dengan ULMWP dalam menerapkan proses referendum sebagai cara mengatasi akar penyebab konflik, memenuhi persyaratan PBB tentang resolusi konflik damai di West Papua yang membahas hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya juga meminta PBB untuk:

• Mengorganisir Misi Pencari Fakta Hak Asasi Manusia untuk dikirim ke West Papua untuk menyelidiki dan mendokumentasikan situasi hak asasi manusia dan untuk membuat rekomendasi kunci bagi semua pihak dalam menangani hak asasi manusia di West Papua.

Di West Papua, waktu hampir habis. Tindakan segera harus diambil untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat Papua di masa depan dan penghormatan terhadap hak dasar kami untuk menentukan nasib sendiri.

Benny Wenda