Food Estate, salah satu Program yang Pro Rakyat di masa pemerintahan Joko Widodo secara Nasional yang telah disalah gunakan oleh Pihak pihak yang telah diberi mandat dan dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga bisa dikatakan Program yang pro Rakyat tersebut bisa dikatakan GAGAL TOTAL.
1 Oktober 2023, saat Rapat Kerja Nasional menjadi sebuah Narasi yang bisa dikatakan  Tidak Umum dan Kurang Menarik ,  saat Harga Beras terus melambung Tinggi, Partai Demokrasi Indonesia yang diketuai oleh Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri, Mencanangkan Fenomena sosial tersebut menjadi sebuah Tema Rakernasnya yakni : "Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat", hal ini menurut saya menunjukkan Kematangan PDIP dalam menentukan tema tema pertemuan antara Pengurus Pusat Partai dan Kadernya dari seluruh pelosok penjuru Nusantara Nasional yang biasa disebut RAKERNAS.
Tema Rakernas tersebut dinilai berkorelasi Positif bertepatan dengan persiapan Pemilihan Presiden di 2024 mendatang, yang mana PDIP sebagai Partai Pemenang 2 Periode ingin menyampaikan pesan Nasionalnya kepada seluruh rakyat Indonesia, Bahwa PDIP masih setia kepada rakyat, dan masih  konsekuen dalam memperjuangkan dan satu satunya partai yang memikirkan Nasib Kehidupan Rakyat dalam hal bidang Pangan.
Maka, pada kesempatannya Bapak Presiden Joko Widodo, menyampaikan Pesannya kepada Calon Presiden dari PDIP yakni Ganjar Pranowo, setelah Pelantikan untuk langsung ngebut  melaksanakan Program Kedaulatan Pangan tersebut, untuk merencanakan dari sekarang, sehingga pada saatnya nanti bisa langsung Tancap Gas Melaksanakan Program program Kedaulatan Pangan.
Kedaulatan Pangan merupakan upaya pemenuhan hak manusia atas pangan yang berkualitas dan bergizi baik, menyesuaikan dengan potensi potensi dari keberagaman budaya topografi wilayah, dan kebiasaan masyarakat setempat secara Nasional. serta dilaksanakan dengan Sistem Pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tanpa adanya subkoordinasi dari kekuatan Internasional.
KETAHANAN PANGAN
Ketahanan Pangan yakni Suatu Uapaya penyediaan pangan tanpa memperhatikan asal bahan pangan entah itu dari pasokan dan ketersediaan didalam negeri dan/atau sengeja didatangkan dari luar negeri, dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan Nasional.
Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini masih bisa dikatakan jauh dari Berkedaulatan Pangan , hal ini dikarenakan masih banyaknya import bahan baku makanan dan sayur sayuran atau buah buahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dikatakan berdaulat dalam ketersediaan pangan apabila, sudah berdikari dalam mengatur konsumsi dan produksi dari pertanian dan perkebunannya yang berorientasi dalam pemenuhan pangan secara Nasional.
Banyak Program dan Rencana dalam mendukung mewujudkan Kedaulatan dan Ketahananan Pangan Nasional tersebut, diantaranya sebagai berikut :
1. Keberpihakkan Pemerintah terhadap Rakyat dan Petani, dengan menjadikan Tanah Tanah yang tidak lagi dikuasai dan di Garap oleh Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan sebagai Tanah yang akan didistribusikan serta dikonsesikan kepada Petani Penggarap Langsung. Â langkah ini dinilai mampu mendukung kesejahteraan Petani.
2. Menyiapkan Pasar serta sarana pendistribusian hasil hasil pertanian, Pemerintah harus bisa memfasilitasi dan menjembatani Petani dalam memasarkan hasil hasil pertanian serta mendistribusikan ke seluruh nusantara, dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
3. Pemerintah juga harus bisa mendukung kegiatan Pertanian dalam bentuk bantuan bantuan modal stimulan sebagai rangsangan kepada Petani dalam mendapatkan aksen Modal.
4. Pemerintah juga harus mampu menjadi pelopor dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim yang jelas berdampak kepada sistem pertanian yang sudah dilaksanakan rakyat / petani.
5. Pemerintah berperan sebagai Media Promosi sekaligus Mendistribusikan prodak olahan dan hasil hasil pertanian ke seluruh Nusantara.
Menurut GFSI sebagai Lembaga Pencatat Skor Indeks Ketahanan Pangan, Indonesia pada tahun 2020 mencapai level 59,5  Namun pada 2021 turun menjadi 59,2 sehingga indeks tersebut memjadikan Posisi Negara Indonesia berada pada posisi  dan peringkat ke 69 dari 113 Negara di Tahun 2023. ( - Katadata.co.id -)
Dalam Kebijakan Strategis Pangan Nasional periode sasaran 2020-2024 menyatakan bahwa terdapat Empat Pilar Ketahanan Pangan yakni, KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN, PEMANFAATAN dan KESTABILAN, yang mana apabila salah satu dari Empat Pilar tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan Negara Belum bisa dikatakan sebagai Negara dengan Ketahanan Pangan yang Baik. ( Badan Ketahanan Pangan Nasional )
Masyarakat Indonesia dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan cadangan pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, yakni dengan Berpartisipasi dan berperan aktif kemudian melaksanakan diversifikasi konsumsi pangan sehari hari, serta mendukung petani dengan membeli hasil hasil pertanian (Produk Lokal ).
Kondisi Geofrafis dan Topogarfi Wilayah Negara Indonesia yang bervariatif, merupakan salah satu alasan mengapa citarasa dan produk olahan makanan disetiap daerah berbeda beda. Kondisi geografis ini memperngaruhi terhadap produk dan hasil bumi yang dihasilkan oleh setiap petani.sehingga menjadi bagian dari Kearidan lokal yang harus dilestarikan.
Apriyan Sucipto, SH, MH Â - Â ( Pemerhati Sosial Hukum, Budaya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan )
 Â
