Sistem Pembayaran Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Pada 4 November 2024 - Pascasarjana Universitas Airlangga mengadakan webinar yang bertema: 

"Kepemimpinan Bank Indonesia dalam Mendorong Digitalisasi Sistem Pembayaran Menuju Indonesia Emas 2045" 

Pada webinar ini, Pascasarjana Universitas Airlangga dengan pemateri, yakni Filianingsih Hendarta beliau adalah Asisten Gubernur - kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran pada tahun 2019-sekarang di Bank Indonesia. Beliau berpengalaman lebih dari 36 tahun di seluruh sektor di Bank Indonesia. 

Sistim pembayaran digital kita itu sampai sejauh mana sih? 

Perekonomian nasional sejauh ini masih terkendali dengan baik, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi itu bisa diukur kisaran 4,7% - 55% di 2024 ini. Dan juga laju inflasi masih terkendali dengan baik dalam kisaran 2,5% - 1%. Inflasi IHK di Bulan September ini tercatat cukup rendah yaitu 1,84% secara year on year, nah capaian tersebut terbilang baik jika dilihat dari risiko global yang sedang kita hadapi ketidakpastian global yang cenderung ter eskalasi. 

Konvergensi kebijakan moneter negara maju dan ditambah lagi dengan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, karena Indonesia ini ekonominya satu negara dengan ekonomi terbuka. Pertumbuhan perekonomian antar dunia ini akan berada di angka 3,2% pada tahun 2024 ini. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada ini akan menuntut kehati-hatian daripada otoritas untuk merespon kebijakan-kebijakan yang akan diambil, kita perlu melihat apa dampak rambatan global perekonomian di Indonesia termasuk juga bagaimana kita mendorong aliran modal asing untuk masuk ke Indonesia dan juga memperkuat  nilai tukar. 

Dalam rapat Dewan Gubernur Oktober yang lalu Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI rate turun tetap sebesar 6%. Tidak diturunkan lagi karena masih ada divergensi kebijakan moneter, ketidakpastian BI global. Kita akan mencermati BI global, mencermati inflasi, mencermati nilai tukar, pertumbuhan ekonomi sebelum kita melihat penurunan suku bunga. Kita memberikan stimulus makro prundensial, sejauh ini kita sudah menggelontorkan likuiditas sebesar 256Triliun ke masyarakat khususnya bagi perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor tertentu yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.   

Filianingsih Hendarta berkata "Dari sisi sitem pembayaran kita melakukan akselerasi digital transaksi pembayaran dengan menerapkan Merchant Discount Rate (MDR). Saat ini QRIS untuk mikro, jika kita belanja Rp. 100.000,00 itu merchantya tidak terkena MDR jadi nol, tetapi jika lebih dari Rp. 100.000,00 dia akan terkena 0,3% tetapi sekarang dinaikkan menjadi sampai dengan Rp. 500.000,00 itu MDRnya nol, karena ini akan membantu menopang daya beli masyarakat menengah bawah."

Tiga Mandat Utama Bank Indonesia  

Kalau dulu pengawasan dan pengaturan perbankan ada di Bank Indonesia, tapi dengan adanya OJK pengaturan dan pengawasan perbankan yang mikro prudensial diarahkan ke OJK, tetapi yang makro prudensial tetap ada di Bank Indonesia. Misalnya hutan, kalo makro prudensial kita lihat hutannya, tapi kalo mikro prudensial kita melihat pohonnya, apakah pohonnya sehat atau tidak.  

Mandat Utama Bank Indonesia menurut Filianingsih Hendarta:

• Memelihara stabilitas nilai tukar kebijakan moneter;
• Memelihara stabilitas sistim pembayaran. Bank Indonesia adalah satu-satunya sistim pembayaran di Indonesia;
• Mendukung stabilitas sistim keuangan melalui makro prudensial.

Kita mendukung pertumbuhan agar lebih tinggi bersinergi erat dengan kebijakan fiskal termasuk jalur akselerasi transaksi pembayaran, dan landasan-landasan ini yang mendorong BI untuk merumuskan blueprint sistim pembayaran nasional.   

 BSPI 2025 

• SNAP (Interlink Bank-Fintach)

Kalau dulu antar bank atau antar fintach mau bekerjasama itu mereka tidak memiliki bahasa standar jadi memerlukan waktu yang lama untuk menyamakan, jika dengan menggunakan SNAP menjadi sangat mudah hanya menggunakan waktu satu bulan sudah bisa terhubung.   

• BI Fast (Fast Payment)

Jika dulu transfer perlu menunggu satu hari maka dengan adanya BI Fast bisa dilakukan dengan hanya 25detik saja. 

• QRIS (Pembayaran QR)

Dapat memudahkan kita untuk membayar menggunakan handphone, tanpa uang tunai lagi, dan menghindari uang receh.   

• Elektronifikasi (Digitalisasi daerah)

Terdiri dari: bantuan sosial, transaksi keuangan pemerintah, dan transportasi.   

• Regulatory Reform (Simplifikasi Regulasi)  

BI memperlakukan sama antara bank dan fintach.   

Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia berfokus dalam langkah-langkah untuk mendukung transformasi digital menuju ekonomi yang lebih maju dan inklusif. Webinar ini membahas upaya BI dalam memperkuat stabilitas sistem pembayaran dan keuangan melalui kebijakan makroprudensial serta akselerasi digitalisasi. Webinar ini juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai fondasi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia maju 2045.