- Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
- Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya.
- Membangun kode etik di sektor publik.
- Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis.
- Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.
- Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri.
- Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.
- Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.
- Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN.
- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional.
