[caption id="" align="aligncenter" width="620" caption="Ilustrasi/Kompasiana (Kompas.com)"][/caption]
Pusing ya jadi pemerintah. Melakukan A dianggap salah oleh Pihak Y. Melakukan sebaliknya, disalahkan oleh pihak Z. Tidak melakukan pun dituduh keliru oleh pihak lainnya. Ini yang terjadi pada kebijakan BBM. Kayaknya sejak zaman reformasi bergulir, masalah BBM selalu menjadi kontroversi. Termasuk pada masa pemerintahan SBY. Sejak berkuasa pada 2004 lalu, pemerintahan SBY termasuk yang paling sering melakukan kebijakan terhadap BBM. Dalam catatan saya, SBY melakukan 6 kali kebijakan. Masing-masing 3 kali menaikkan harga dan masing-masing 3 kali menurunkan harga. Kalau ditambah dengan utak-atik yang lain, maka pemerintahan SBY melakukan lebih dari 10 kali kebijakan. Yang terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Kalau salah tolong koreksi ya...
Dalam kacamata saya, pemerintahan SBY termasuk yang sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait BBM, sekaligus yang paling berani dan hebat. Bayangkan saja, SBY berani menaikkan 3 kali harga BBM. Yang terakhir adalah ketika menaikkan harga premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Berani karena setiap kali kenaikan harga pasti akan dibarengi dengan protes dari sana dan dari sini. Hebat karena pada kesempatan kenaikan harga terakhir itu, pemerintahan SBY mampu meredam gejolak dengan sejumlah strategi seperti kompensasi untuk warga miskin. Masyarakat tidak protes berlebihan terhadap kenaikan harga tersebut.
Saat ini, sejumlah kalangan terutama para pengamat ekonomi, mendesak pemerintah untuk kembali menaikkan harga BBM. Alasannya subsidi melonjak dan APBN terancam. Defisit anggaran akan naik. Para pengamat itu merasa diri paling pandai padahal analisisnya jelas-jelas hanya berkutat pada satu solusi, yaitu menaikkan harga untuk menyelamatkan anggaran. Mereka tidak punya solusi lain. Sedangkan pemerintah, sibuk mencari solusi lain di luar kenaikan harga BBM. Menurut sebagian kalangan pemerintah, kalau hanya solusi menaikkan harga BBM, anak SD juga bisa. Yang sulit itu justru bagaimana mencari solusi selain menaikkan harga. Pemerintah tampaknya sadar, bahwa apa pun kebijakan yang diambil, pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Coba deh kita memosisikan diri sebagai pemerintah, apa yang akan kita lakukan terkait kondisi subsidi BBM ini.
1.Menaikkan harga BBM. Pasti akan direspon negatif oleh masyarakat luas, terutama kelas menengah dan kelas bawah. Apalagi saat ini, kebutuhan lain juga sedang naik seperti listrik, air PAM dan... elpiji. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika harga BBM saat ini juga dinaikkan? Pertimbangkan juga kondisi psikologis masyarakat yang baru saja menyelesaikan pertarungan dalam pemilu, yang juga masih diikuti dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ruwet.
2.Tidak menaikkan harga BBM. Pasti direspon positif oleh masyarakat luas, tapi dihujat dan dikritik oleh para pengamat ekonomi, pakar, dan sejumlah politisi. Masyarakat tidak peduli dengan defisit anggaran atau alasan lainnya. Yang mereka inginkan harga stabil dan perekonomian baik-baik saja. Para pakar ekonomi itu sebagian malah mungkin pesanan atau punya agenda politik tertentu. Sedangkan masyarakat umum, tanpa kepentingan politik.
3.Pembatasan penggunaan BBM. Hal ini direspon oleh sebagian pihak yang terkena dampak pembatasan. Contoh pembatasan di wilayah Jakarta, maka warga Jakarta pasti keberatan dan protes terjadi dari sejumlah kalangan. Bahkan pembatasan premium di jalan tol pun diprotes oleh karyawan SPBU di sana, karena pemasukan menurun sehingga karyawan terancam PHK. Karyawan SPBU juga rakyat. Artinya, apa pun kebijakannya pasti akan berdampak kepada rakyat.
Lalu kebijakan apa yang akan Anda ambil?
Hehehe... tidak mudah bukan?
Apalagi jika kondisinya seperti sekarang. Pemerintahan SBY tinggal menghitung hari. SBY sudah memutuskan tidak akan mengambil kebijakan strategis pada masa sisa kekuasaannya. Dan memang seharusnya demikian bukan? Kenaikan harga BBM adalah kebijakan strategis. Berbeda dengan kenaikan harga elpiji 12kg, yang masuk ranah komersial. BBM lebih berdampak luas terhadap semua lapisan masyarakat. Sulit menemukan kebijakan terhebat dalam urusan BBM dan subsidi BBM. Akhirnya, saya jadi tidak simpatik dengan pendapat-pendapat para pakar ekonomi, yang selalu menyalahkan pihak lain, menyalahkan pihak pemerintah dan sebagainya terkait kebijakan BBM. Tapi solusi dari mereka hanya satu... menaikkan harga BBM. Meminjam jawaban di atas, kalau solusi begitu mah, anak SD juga bisa.
