Membangun Kepercayaan Publik di Era Digital: Tantangan dan Fondasi Kesuksesan Birokrasi Modern

Disrupsi teknologi dan perubahan signifikan di ruang publik, terutama setelah pandemi Covid-19, mengguncang tatanan komunikasi. Kondisi ini memaksa kita untuk memahami betapa pentingnya kepercayaan publik, baik dalam konteks teknologi maupun lembaga birokrasi.

Kepercayaan di Era Digital 

Graduate Student Symposium on Communication (GSSC) ke-2 menggambarkan bahwa teknologi dan media digital memainkan peran krusial dalam membentuk kepercayaan publik. Para pakar, seperti Prof. Jack Qiu Linchan dari NTU Singapura, menyoroti peran transformatif teknologi dalam meningkatkan kepercayaan secara berkelanjutan. Dalam era di mana komunikasi terus berkembang, teknologi menjadi kunci untuk memahami dan memanfaatkan dinamika tersebut.

Indri Saptaningrum, Staf Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, menekankan perlunya regulasi yang mendalam untuk membentuk kepercayaan publik. Kompleksitas ranah komunikasi menuntut pemahaman yang mendalam terhadap kerangka regulasi untuk membangun dan memelihara kepercayaan.

Dr. Dian Arymami dari Departemen Ilmu Komunikasi UGM menyoroti korelasi antara perkembangan budaya digital di masyarakat Indonesia dan usaha membangun kepercayaan publik di ruang digital. Budaya memengaruhi cara kepercayaan dibangun dalam lanskap digital yang dinamis.

Janoe Arijanto, Ketua Asosiasi Periklanan Indonesia, menegaskan bahwa strategi komunikasi transparan dan bertanggung jawab memegang peran penting dalam membentuk kepercayaan berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan, strategi ini harus selaras dengan respons positif pemangku kepentingan.

Kepercayaan pada Birokrasi: Fondasi Kesuksesan

Kepercayaan publik terhadap lembaga birokrasi menjadi fondasi utama kesuksesan pembangunan. Tanpa kepercayaan, integritas dan kredibilitas birokrasi terancam, menghambat kemajuan dan keberlanjutan. Kepercayaan publik adalah rasa yakin masyarakat bahwa lembaga atau pemerintah dapat bertindak dengan integritas, transparansi, dan dapat diandalkan.

Perspektif tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan diperdebatkan, dengan beberapa menganggapnya sebagai elemen esensial yang membangun hubungan sehat antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, ketidakpercayaan dipandang sebagai respons rasional terhadap pengalaman buruk atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Debat mengenai kepercayaan juga melibatkan pandangan tentang birokrasi. Sebagian meyakini bahwa kepercayaan mendukung hubungan sehat antara pemerintah dan warga, memperlancar pelaksanaan kebijakan, dan mendukung stabilitas sosial. Di lain pihak, ketidakpercayaan dianggap sebagai mekanisme kontrol yang sehat untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Pandangan ke Depan: Birokrasi yang Menciptakan Kepercayaan

Menghadapi dampak teknologi, regulasi media, dan budaya digital, birokrasi modern harus memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika tersebut. Kepercayaan publik menjadi fondasi yang mendukung kinerja transparan, efektif, dan bertanggung jawab dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang mampu menciptakan kepercayaan adalah yang menggabungkan teknologi, regulasi yang bijaksana, dan pemahaman terhadap budaya digital.

Sebagai konklusi, membangun dan memelihara kepercayaan publik di era digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga, tapi juga melibatkan semua pemangku kepentingan. Inisiatif komunikasi yang transparan, responsif, dan terencana dengan baik menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam membangun kepercayaan, baik di ranah teknologi maupun dalam konteks kerja birokrasi modern.