Disrupsi teknologi dan perubahan signifikan di ruang publik, terutama setelah pandemi Covid-19, mengguncang tatanan komunikasi. Kondisi ini memaksa kita untuk memahami betapa pentingnya kepercayaan publik, baik dalam konteks teknologi maupun lembaga birokrasi.
Graduate Student Symposium on Communication (GSSC) ke-2 menggambarkan bahwa teknologi dan media digital memainkan peran krusial dalam membentuk kepercayaan publik. Para pakar, seperti Prof. Jack Qiu Linchan dari NTU Singapura, menyoroti peran transformatif teknologi dalam meningkatkan kepercayaan secara berkelanjutan. Dalam era di mana komunikasi terus berkembang, teknologi menjadi kunci untuk memahami dan memanfaatkan dinamika tersebut.
Indri Saptaningrum, Staf Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, menekankan perlunya regulasi yang mendalam untuk membentuk kepercayaan publik. Kompleksitas ranah komunikasi menuntut pemahaman yang mendalam terhadap kerangka regulasi untuk membangun dan memelihara kepercayaan.
Dr. Dian Arymami dari Departemen Ilmu Komunikasi UGM menyoroti korelasi antara perkembangan budaya digital di masyarakat Indonesia dan usaha membangun kepercayaan publik di ruang digital. Budaya memengaruhi cara kepercayaan dibangun dalam lanskap digital yang dinamis.
Janoe Arijanto, Ketua Asosiasi Periklanan Indonesia, menegaskan bahwa strategi komunikasi transparan dan bertanggung jawab memegang peran penting dalam membentuk kepercayaan berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan, strategi ini harus selaras dengan respons positif pemangku kepentingan.
Kepercayaan pada Birokrasi: Fondasi Kesuksesan
Kepercayaan publik terhadap lembaga birokrasi menjadi fondasi utama kesuksesan pembangunan. Tanpa kepercayaan, integritas dan kredibilitas birokrasi terancam, menghambat kemajuan dan keberlanjutan. Kepercayaan publik adalah rasa yakin masyarakat bahwa lembaga atau pemerintah dapat bertindak dengan integritas, transparansi, dan dapat diandalkan.
Perspektif tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan diperdebatkan, dengan beberapa menganggapnya sebagai elemen esensial yang membangun hubungan sehat antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, ketidakpercayaan dipandang sebagai respons rasional terhadap pengalaman buruk atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.
Debat mengenai kepercayaan juga melibatkan pandangan tentang birokrasi. Sebagian meyakini bahwa kepercayaan mendukung hubungan sehat antara pemerintah dan warga, memperlancar pelaksanaan kebijakan, dan mendukung stabilitas sosial. Di lain pihak, ketidakpercayaan dianggap sebagai mekanisme kontrol yang sehat untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
