Saat ini pengawasan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia terus diperketat agar tercipta situasi yang kondusif. Pemerintah melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) terus mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mengawasi TKA. Dengan demikian, isu adanya penambahan TKA dan Perpres hanyalah rekaan belaka. Organisasi buruh, seperti KSPI ini, kerap menggunakan isu seperti di atas untuk menaikkan daya tawar politiknya saja.
ditandatangainya perpres itu membuat isu yang kadung viral tersebut seolah dilegitimasi oleh Jokowi. Pemerintah harusnya menjelaskan kalau proses pembentukan itu atas dasar perintah undang - undang bukan atas kepentingan tertentu. Kesalahan pemerintah adalah meresmikan perpres tersebut diwaktu yang tidak tepat sehingga membuat gaduh dan polemik masyarakat, ditambah dengan banyaknya reaksi dari pihak oposisi yang memanfaatkan tahun politik kali ini.
Padahal melalui perpres itu berusaha memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia, tanpa menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perizinan bagi TKA.
Tak bisa dipungkiri, memang, para elit organisasi buruh KSPI itu banyak yang menjadi broker politik. Mereka pada dasarnya bukanlah pejuang kesejahteraan buruh, namun gerombolan yang hidup dari uang buruh. Misalnya, di balik advokasi meningkatkan gaji buruh, sebenarnya terdapat kepentingan terselubung mereka. Dengan adanya kenaikan gaji, maka ada kenaikan jumlah nominal uang iuran dari anggotanya yang dipatok 1% dari upah bulanan.
Logikanya, semakin besar gaji buruh, maka semakin besar iurang 1% tersebut. Hal itu sangat rentan dimanfaatkab oleh para pimpinannya, apalagi tanpa diikuti transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya.
Kita tentu masih ingat kasus rumah mewah Presiden KSPI, Said Iqbal. Di tengah melaratnya kaum buruh, presidennya memiliki rumah super besar dengan nilai milyaran yang tak diketahui asal usul sumber dananya. Di samping itu, Said Iqbal sendiri diketahui sebagai petualang politik. Dia pernah menjadi Caleg PKS, namun gagal. Pada Pilpres kemarin mendukung Prabowo.Â
Dan terakhir, mendukung pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta meskipun akhirnya kecewa karena kepentingannya tidak diakomodir oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Dia memang banyak melakukan manuver politik, namun yang pasti selalu memiliki ciri yang sama yaitu dengan menunggangi kepentingan jutaan buruh di belakangnya. Untuk itulah, para buruh harus segera sadar dengan siapa dia berhadapan. Jangan sampai suaranya hanya menjadi barang dagangan di hadapan para politisi dan broker politik.
