   - Rules of change (aturan perubahan),
   - Rules of adjudication (aturan pemutusan).
Hart juga menyatakan bahwa hukum dan moralitas memiliki hubungan, tetapi tidak selalu terikat secara mutlak. Hart percaya bahwa hubungan hukum dan moralitas perlu dipisahkan untuk menghindari konservatisme dan anarkisme. Pemikirannya menggabungkan unsur-unsur dari hukum moral dan hukum positif, tetapi ia menekankan bahwa hukum dan moralitas tidak selalu harus terhubung secara mutlak.
Pendapat Saya Terhadap Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart Saat Ini
Max Weber
Pemikiran Weber tentang rasionalisasi hukum masih relevan dalam menganalisis bagaimana hukum modern berkembang dalam konteks kapitalisme dan birokrasi. Prinsip-prinsip Weber membantu memahami bagaimana hukum semakin menjadi alat pengaturan formal dalam masyarakat yang kompleks.
H.L.A Hart
Hart sangat dihargai dalam diskusi hukum kontemporer, terutama terkait perdebatan tentang hukum dan moralitas. Pemikirannya tentang aturan primer dan sekunder sangat berpengaruh dalam teori hukum modern, terutama dalam memahami dinamika sistem hukum. Pandangannya tentang pemisahan hukum dan moralitas juga masih relevan dalam menghadapi isu-isu pluralisme hukum dan keberagaman nilai moral di masyarakat modern.
Analisis Perkembangan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pemikiran Weber dan Hart
 Perspektif Weber
Hukum di Indonesia saat ini mencerminkan proses rasionalisasi hukum yang diwarnai oleh sistem birokrasi dan kapitalisme. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang semakin kompleks menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengatur transaksi dan hubungan sosial dalam masyarakat yang semakin maju. Hukum di Indonesia cenderung mengikuti model hukum rasional formal yang diuraikan oleh Weber, di mana aturan-aturan dibentuk berdasarkan logika hukum dan diterapkan secara umum pada semua warga negara.
 Â
Perspektif Hart
Pemikiran HLA Hart tentang aturan primer dan sekunder dapat digunakan untuk menganalisis sistem hukum di Indonesia. Aturan primer di Indonesia mencakup undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu, aturan sekunder memastikan adanya mekanisme untuk mengubah undang-undang dan memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan. Serta dapat dilihat dalam lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk mengubah dan menegakkan hukum, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu, interaksi antara hukum dan moralitas di Indonesia terlihat pada beberapa isu seperti hukum adat dan hukum agama, di mana moralitas lokal seringkali berpengaruh pada pengakuan hukum formal.
