Dalam hal ini, Ketua MAA Aceh Tenggara perlu diingatkan bahwa tugas utamanya adalah menjaga dan melestarikan adat istiadat, bukan memilih pemimpin politik. Biarkan proses politik berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ada lembaga-lembaga yang memang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya Pilkada. MAA seharusnya tidak ikut terlibat, apalagi memberikan sinyal-sinyal politik yang justru bisa menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat.
Surat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua MAA Aceh Tenggara terkait Pilkada adalah tindakan yang tidak relevan dan menimbulkan sensasi yang tidak perlu. MAA adalah lembaga yang seharusnya fokus pada pelestarian adat, budaya, dan peningkatan kualitas SDM di lingkup adat. Keterlibatan MAA dalam politik hanya akan merusak citra lembaga adat itu sendiri dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga khazanah adat Aceh, MAA harus menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam dinamika politik. Fokus utama MAA seharusnya adalah membenahi internal lembaga, meningkatkan kualitas SDM, dan memastikan bahwa adat istiadat Aceh terus berkembang di tengah perubahan zaman. Mari kita biarkan proses Pilkada berjalan sesuai mekanisme demokrasi yang ada, sementara MAA tetap berpegang teguh pada perannya sebagai penjaga adat dan budaya masyarakat Aceh.
