Dalam temuan survey 78,2 persen responden berpendapat bahwa Rini Sumarno sering kali menciptakan blunder terkait hubungannya dengan DPR untuk mendukung kemajuan DPR dan 21,8 persen saja yang meyatakan hubungan Rini Sumarno dengan DPR baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di DPR .
Hal ini tercermin saat Kekesalan Anggota Komisi VI itu disebabkan langkah Rini mengirimkan surat perubahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tanggal 5 Februari 2015. Dalam surat itu disebutkan bahwa ada perubahan BUMN penerima PMN berdasarkan pertimbangan DPR. Yang nyatanya PMN adalah atas inisiatif pemerintah dalam hal ini menteri BUMN .dimana Salah satu poin dalam surat tersebut yakni menambahkan dua perusahaan pelat merah agar mendapatkan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal dalam surat pertanggal 15 Januari 2015, Rini tak mencantumkan kedua BUMN itu sebagai penerima PMN.
Perbuatan Rini Sumarno itu membuat kinerja Komisi VI sia-sia. Pasalnya, padahal Komisi VI sudah menghabiskan banyak waktu untuk membahas PMN kepada 35 BUMN sesuai surat Rini tanggal 15 Januari 2015.dan menghambat kinerja BUMN yang sedang membutuhkan suntikan modal baru .
Artinya tindakan Rini Sumarno telah menghambat,pertumbuhan ekonomi indonesia ,proyek mega infrastruktur dan Tol laut yang kan direncanakan dibangun melalui keikutsertaan BUMN ,dimana BUMN yang ikut andil dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan membutuh Penyertaan Modal negara untuk bisa bekerja akibatnya perekonomian melambat dan ekonomi hanya tumbuh 4,7 persen namun karena kekacauan yang dibuat Rini Sumarno ketika meminta persetujuan PMN BUMN ke DPR .
Dengan kata lain Menjadi menteri di dalam sistem kuasi parlementer seperti Indonesia dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen.
3. Kinerja Menteri BUMN Serta Implementasi Good Corporate Governance selama Rini Sumarno menjabat
Dari temuan survey hamper 53,2 persen mengatakan bahwa kinerja menteri BUMN dan penerapan Good Governance di BUMN oleh menteri BUMN yang dipimpin Rini Sumarno sangat buruk , dan yang mengatakan buruk 21,3 persen dan yang menyatakan baik hanya 12,1 persen dan yang tidak menjawab hanya 13,4 persen
Hal ini tercermin saat Presiden Joko Widodo marah di tengah sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Jokowi geram lantaran waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan tersebut masih belum sesuai target, minimal 4,7 hari. Dia pun mengancam bakal memecat menteri dan pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini jika tidak mampu mencapai target yang ditetapkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak mau disalahkan atas lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia membela anak buahnya di PT Pelindo II, sebagai penanggung jawab Pelabuhan, dengan menuturkan bahwa tanggung jawab Pelindo II hanya sebatas melancarkan kegiatan bongkar muat peti kemas. Dengan kata lain, perusahaan pelat merah itu tak bisa disalahkan atas lamanya waktu inap atau dwelling time peti kemas di terminal pelabuhan.
Hal ini artinya Rini Sumarno tidak memberi jawaban yang memuaskan terkait dengan durasi bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden meminta agar para pejabat terbuka atas persoalan yang terjadi.
Kinerja Rini Sumarno dianggap buruk oleh sebagian besar responden karena dianggap kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum sesuai harapan. Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara. ang negara yang dimaksudkan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Tahun ini, PMN sebesar Rp 70 triliun digelontorkan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.
Namun besarnya suntikan modal negara ke perusahaan pelat merah tak berbanding dengan setoran laba perusahaan BUMN ke negara. "dan target dividen ke negara tahun 2015 hanya Rp 9 triliun,
Dari Good governance rini juga dianggap sangat buruk hal ini tercermin Menteri BUMN dan jajaran pejabat BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan.dan Rini Sumarno juga terkesan melakukan politisasi di perusahaan pelat merah. Dia mengangkat politisi dan mantan narapidana korupsi sebagai komisaris di BUMN dengan meyalahi aturan yang telah dibuat sendiri terjait kompentesi dan fit and proper test yang harus dijalani oleh seorang pejabay tinggi di suatau perusahaan BUMN yang akan ditempatkan yang Selain itu tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rini terhadap pengembangan BUMN
Menteri Rini yang menunjuk langsung orang-orang yang akan mengisi posisi direktur utama di beberapa BUMN ini berpotensi akan banyak agenda terselubung di dalamnya. Dan jika memilih jajaran direksi maupun komisaris dengaan cara penunjukan langsung hal itu membuka kekhawatiran jika yang ditunjuk adalah orang-orang tidak berkompeten atau orang-orang loyalis terhadapnya bukan kepada negara dan Jokowi
Hal kinerja Rini Sumatno yang buruk juga punya korelasi yang kuat dengan kinerja masa lalau Rini yaitu sebagai mantan Menteri yang minim prestasi saat menjabat diera pemerintahan Megawati . Kinerja Rini saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dinilai tidak optimal."Prestasi Rini Sumarno sebagai mantan menteri ibu Mega tidak dapat disebut sukses. Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu,"
4.Terkait temuan survey terhadap Nasionalisme seorang Menteri BUMN terhadap penerapan Trisakti dan Nawacita
Dari jawaban para responden tergambar bahwa 87,3 persen Rini Sumarno dianggap tidak menjalankan prionsip prinsip naionalisme yang tertera dalam visi dan misi Trisakti dan Nawacita Jokowi- JK yang menjadi pattern dari arah kebijakan pemerintahan Jokowi -JK dan Rini Sumarno dinilai tidak berpihak pada cita-cita trisakti. Utamanya menyoal kemandirian bangsa. Sehingga, Rini sulit dilihat dapat beradaptasi dengan kebijakan Jokowi yang dinilai pro rakyat.Dan hanya 7,2 persen yang menagatakan Rini Sumarno menjalankan BUMN dengan prinsip prinsip Nasionalisme yang berlandaskan Trisakti dan Nawacita sedangkan 5,5 persen menjawab tidak tahu .
Keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno menggandeng Cina untuk membiayai BUMN di Indonesia dainggap oleh responden bahwa Menteri Rini Soemarno telah "menjual" Indonesia ke Tiongkok. "Dia (Rini Soemarno) telah menjual Indonesia ke asing (Tiongkok) sampai 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun. Ini sangat merendahkan Indonesia. Dia juga mau gadaikan Indonesia
Hal lain terbukti dalam kasus projek "Telin-3 yaitu pembangunan fasilitas data center dan hub telekomunikasi di Jurong, Singapura, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang mendukung rencana bisnis Telkom yang lebih memilih menggandeng perusahaan Singapura untuk menggarap pusat data dan informasi penting perusahaan telekomunikasi negara ketimbang membangunnya di dalam negeri.
Rini harusnya lebih mempercayakan penempatan pusat data tersebut di Indonesia dengan meningkatkan kapasitas BUMN telekomunikasi. “Bukan ditempatkan di luar, tapi lakukanlah upgrade BUMN bidang telekomunikasi,"
Dan dari sisi keamanan dan pertahanan negara dan nasionalisme menurut responden tindakan Rini Sumarno dangat memabahayakan karena Telkom sebagai perusahaan pelat merah pasti banyak digunakan layanannya oleh para pimpinan negara untuk berkomunikasi. Ia menilai dengan menempatkan data center di Singapura maka peluang terjadinya kebocoran rahasia negara terbuka lebar.
5. Rekomendasi dari Responden atas jawaban yang telah dijawab oleh responden terhadap Kinerja dan dan Tindakan Korporasi Menteri BUMN
Jawaban Survei menunjukankan bahwa 88,3 persen Dari 937 responden terpilih merekomendasikan bahwa menteri BUMN Rini Sumatno layak di reshuffle dan 5,3 persen menyatakan tidak layak semntara 6,4 persen tidak memberikan jawaban
Artinya Rini Sumarno jika tidak dicopot sebagai Mentri BUMn oleh Jokowi maka akan memberikan beban politik yang berat bagi Jokowi dan akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN serta akan mencap Jokowi sebagai bagian dari antek
