Tuduhan politisasi dan kriminalisasi sejumlah elit Partai dari KIH kepada KPK  terkait status tersangka Budi Gunawan oleh KPK ,sangatlah tidak beralasan Dan cenderung ingin medelegitimasi KPK sebagai satu satu penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang dipercaya oleh rakyat kata Kisman Direktur ISIS
Politisi Senayan Dan sejumlah pengamat bayaran mencoba untuk menempatkan hasil paripurna DPR yang menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah merupakan suara rakyat Dan reprensentasi rakyat .memang itu benar jika secara ke tata negaraan dan konstitusi .tapi kenyataannya persetujuan DPR 100 persen bukan  kehendak rakyat , jujur itu hanya kehendak pribadi dan partainya saja .
Sebab kalau mau jujur dan waras serta tidak ada money politik yang mengalir ke mafia mafia Senayan .Para anggota DPR pasti tidak akan melanjutkan tahapan fit and proper test Budi Gunawan ketika Ditetapkannya KPK menjadi tersangka Kasus rekening gendut.
Uji Fit and Proper test atau uji kepatutan dan kelayakan bukan hanya menilai dari sisi kompetensi seorang Budi Gunawan untuk menduduki jabatan Kapolri saja tetapi dari sisi kepatutan yang mengandung arti luas dan berhubungan dengan moral dan etika bernegara maka seorang calon pejabat negara tentu saja tidak patut dan layak dipilih jika berstatus tersangka tindak pidana korupsi gratifikasi .apalagi yang menetapkan adalah sebuah lembaga penegak hukum yang lahir dari komitmen politik bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih .dimana KPK dalam sistim tata negara tidak dikenal  Dan merupakan lembaga ekstra ordinary .
Apalagi dari track record yang dimiliki KPK selama ini tidak sembarangan menetapkan seorang menjadi tersangka seperti dalam kasus BLBI belum Ada satupun yang jadi tersangka .
Karena itu langkah yang diambil Jokowi sedikit belum  tepat untuk menunda pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri hingga selesai kasusnya
Seharus Jokowi tidak perlu menunda tapi membatalkan pengangkatan Budi Gunawan serta segera menyiapkan Pati Polri  lainnya sebagai  calon Kapolri dengan lebih dulu melibatkan KPK dan PPATK sebelum memberikan nama calon Kapolri untuk disetujui DPR .Toh Kabinet kerja saat akan ditetapkan lewat uji KPK dan PPATK sehingga menghasilkan tokoh tokoh yang patut untuk menjadi pembantu Jokowi .
Sebab keputusan menunda dan bukan membatalkan Budi Gunawan , Jokowi saat ini menjadi tidak dipercaya oleh luar negeri .Khususnya Investor akan ragu karena ternyata Jokowi masih kuat dalam pengaruh Megawati Sukarnoputri.
Investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia akan ragu sebab bisa saja karena intervensi Megawati dan petinggi KIH suatu proyek investasi yang sudah disetujui Jokowi ditunda atau batal secara sepihak.
Dari milis internasional dan Diplomat Diplomat Asing  tadi malam yang berkumpul di sebuah Cafe dibilangan Kuningan , Jokowi saat ini dicemooh dan ditertawakan dengan memaksa menempatkan Budi Gunawan untuk jadi Kapolri dengan cara menunda hingga kasus hukum berakhir .Dan lembaga Internasional serta Luar Negeri lebih simpatik pada KPK .
