Bukan retrospektif, penulis menyebutnya sebagai opini perspektif dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Sebuah opini yang mudah-mudahan dapat membawa kita pada “laku adil” terhadap TTK. Dalam opini perspektif ini penulis sengaja tidak menyebutkan “upah” pengelolaan obat sebesar lima puluh ribu rupiah perbulan. Yang mudah-mudahan mampu membolak-balikkan hati para pemangku kebijakan untuk mengkaji kembali pola pengelolaan obat di Puskesmas sebagai primary health care, sebagai ujung tombak terwujudnya Indonesia Sehat, dimana para TTK turut menjadi bagian didalamnya.
Menjawab pertanyaan hendak dikemanakan sistem pengelolaan obat di puskesmas tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga organisasi profesi dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan kesehatan. Dibutuhkan ghirah perubahan dan mengembalikan TTK kembali kepada fitrahnya sebagai tenaga kesehatan yang tugas primernya adalah pelayanan kepada pasien sesuai dengan ilmu kefarmasian.
Tinggal bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang memadukan pekerjaan kefarmasian dan membagi beban pengadministrasian yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan obat. Jangan sampai ketika disuatu waktu, ketika kembali muncul vaksin permasalahan obat seperti halnya maraknya peredaran vaksin palsu, obat palsu, maupun kesalahan pemberian obat, tenaga kefarmasian kembali dipersalahkan sebagai profesi yang tidak mampu bekerja. Satu hal bahwa pharmacy without pharmacis is a shop!
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
