[caption id="attachment_366899" align="aligncenter" width="624" caption="Kompas.com — Salah satu desain perencanaan pembangunan MRT yang dicanangkan oleh pemerintah DKI menuju Jakarta sebagai Kota Cerdas. "][/caption]
Tema kota cerdas, yang sedang dikobarkan oleh harian Kompas, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, harus diikuti dengan pemimpin daerah yang juga cerdas. Ketika pemimpin kota tidak memiliki "kecerdasan" untuk memajukan kota yang dipimpinnya, niscaya mimpi untuk cerdas pasti akan tinggal slogan belaka.
Tidak mudah bagi setiap kota atau daerah untuk bisa mencapai status sebagai "Kota Cerdas". Dibutuhkan perencanaan serta kerja keras semua pemangku kepentingan di daerah tersebut yang dikomandoi oleh pemimpin daerah yang bersangkutan.
Namun, saya secara jujur mengakui, ide mengangkat tema kota cerdas ini sesuatu yang patut diapresiasi. Dengan demikian, paling tidak, negara ini memiliki standardisasi serta syarat-syarat suatu kota bisa disebut sebagai kota cerdas.
Kita patut mengacungkan jempol kepada pemimpin beberapa kota, seperti Basuki Tjahaja Purnama yang memimpin Provinsi DKI Jakarta untuk terus berbenah menjadi kota yang nyaman bagi penghuninya. Demikian juga Kota Surabaya, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini yang terus diperindah tampilannya sehingga bersahabat kepada semua warga di Kota Surabaya.
Tak lupa juga menyebut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan beberapa kepala daerah lainnya. Lihatlah Kota Bandung yang terus berbenah. Sejumlah taman kota dibangun di Kota Kembang itu dan membuat warganya bisa memiliki ruang untuk rekreasi dan berinteraksi.
***
Keberhasilan daerah-daerah seperti di Jakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya tak terlepas dari figur pemimpinnya. Saya menyebut mereka pemimpin yang cerdas. Mereka benar-benar bekerja dengan target serta berorientasi pada kepentingan masyarakat serta melayani secara tulus, bukan sekadar mencari sensasi ataupun pencitraan.
Kondisi Jakarta saat ini memang belumlah sepenuhnya kita bisa sebut sebagai kota cerdas, karena berbagai permasalahan seperti kenyamanan berlalu lintas, ketersediaan angkutan publik, ancaman banjir yang terus menghantui, masih menjadi pekerjaan rumah Ahok dan pemangku kepentingan DKI lainnya.
Akan tetapi, yang perlu dicatat adalah keseriusan Pemerintah DKI untuk menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Cerdas sudah mulai terlihat. Pembenahan sistem lalu lintas dengan penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) sudah mulai diuji coba. Pembangunan jalur MRT, pembenahan jalan khusus bus (busway), beserta penambahan jumlah bus transjakarta adalah usaha Pemprov DKI untuk memberikan kenyamanan kepada warganya terutama mengatasi kemacetan yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Jakarta.
Begitu juga kampanye pembayaran secara elektronik sudah gencar dilakukan, seperti pembayaran parkir secara elektronik (e-parkir), anggaran secara elektronik (e-budgeting), hingga pembayaran berbagai pajak dan/atau retribusi juga sudah mulai diberlakukan. Ini artinya, pemanfaatan teknologi telah mempermudah masyarakat Jakarta untuk bertransaksi keuangan tanpa harus membuang-buang waktu mengantre. Waktu untuk mengantre dan bermacet ria di jalanan Jakarta bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih produktif yang muaranya memberikan kesejahteraan kepada warga.
Usaha Pemprov DKI untuk mengatasi banjir juga terus dilakukan. Pembangunan waduk, normalisasi sejumlah sungai, mengeruk selokan, serta mensterilkan pinggiran kali dari permukiman penduduk terus digiatkan. Ahok menargetkan hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2017 permasalahan DKI bisa teratasi. Tentu cita-cita menjadi Kota Cerdas menjadi mimpi Ahok dan juga seluruh masyarakat Jakarta.
"Saya ingin Jakarta menjadi trendsetter bagidaerah lain dalam berbagai hal. Daerah di Indonesia ini semua ngikut DKI karena kita yang mulai," kata Ahok pada salah satu wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Ungkapan Ahok ini menunjukkan "ambisi"-nya yang besar untuk terus memperbaiki DKI menjadi Kota Cerdas.
***
Upaya membangun sebuah kota menjadi Kota Cerdas harus juga diiringi dengan "memanusiakan" masyarakatnya. Selain pemimpinnya cerdas, warganya juga harus didorong menjadi warga yang cerdas. Warga Jakarta tentu harus menjadi agen perubahan, dari cara berpikir dan bertingkah laku.
Keinginan kuat pemerintah daerah haruslah didukung oleh warga tanpa menghilangkan daya kritis serta fungsi pengawasannya. Namun, warga bisa cerdas jika mendapatkan panutan dari pemimpinnya.
Ahok, misalnya, menjadi panutan bagi warganya dalam hal bekerja tanpa korupsi. Tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi hal utama yang diterapkan Ahok dalam pemerintahannya. Ia tidak pernah berkompromi bagi siapa pun yang hendak mencoba-coba menyelewengkan jabatannya. Ia juga memacu pegawainya untuk bekerja secara profesional dengan bayaran yang tinggi.
Saya meyakini Jakarta akan segera menjadi Kota Cerdas ketika semua program pemerintah terlaksana sesuai target, dilakukan secara transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Saya tahu Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, mengusung cita-cita besar ini dan ini harus terus didukung dan dicontoh oleh semua kepala daerah di negeri ini.
***
Hal sebaliknya, saya pesimistis bagi daerah-daerah yang pemimpinnya berlagak cerdas tetapi masih mewajibkan penyerahan dana taktis (DT) dari rekanan pada setiap proyek. Saya ragu kepada kepala daerah yang mencitrakan diri melaksanakan program pro-rakyat, padahal anti pada transparansi.
Bagaimana sebuah kota menjadi Kota Cerdas jika pemimpinnya sibuk "memperkaya" kerabat dan kroni-kroninya dengan mengatur pemenangan tender setiap proyek?
Kota Cerdas adalah sebuah keniscayaan ketika pemimpinnya cerdas!