Status Kota Cerdas Terwujud jika Pemimpinnya Cerdas

Usaha Pemprov DKI untuk mengatasi banjir juga terus dilakukan. Pembangunan waduk, normalisasi sejumlah sungai, mengeruk selokan, serta mensterilkan pinggiran kali dari permukiman penduduk terus digiatkan. Ahok menargetkan hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2017 permasalahan DKI bisa teratasi. Tentu cita-cita menjadi Kota Cerdas menjadi mimpi Ahok dan juga seluruh masyarakat Jakarta.

"Saya ingin Jakarta menjadi trendsetter bagidaerah lain dalam berbagai hal. Daerah di Indonesia ini semua ngikut DKI karena kita yang mulai," kata Ahok pada salah satu wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Ungkapan Ahok ini menunjukkan "ambisi"-nya yang besar untuk terus memperbaiki DKI menjadi Kota Cerdas.

***

Upaya membangun sebuah kota menjadi Kota Cerdas harus juga diiringi dengan "memanusiakan" masyarakatnya. Selain pemimpinnya cerdas, warganya juga harus didorong menjadi warga yang cerdas. Warga Jakarta tentu harus menjadi agen perubahan, dari cara berpikir dan bertingkah laku.

Keinginan kuat pemerintah daerah haruslah didukung oleh warga tanpa menghilangkan daya kritis serta fungsi pengawasannya. Namun, warga bisa cerdas jika mendapatkan panutan dari pemimpinnya.

Ahok, misalnya, menjadi panutan bagi warganya dalam hal bekerja tanpa korupsi. Tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi hal utama yang diterapkan Ahok dalam pemerintahannya. Ia tidak pernah berkompromi bagi siapa pun yang hendak mencoba-coba menyelewengkan jabatannya. Ia juga memacu pegawainya untuk bekerja secara profesional dengan bayaran yang tinggi.

Saya meyakini Jakarta akan segera menjadi Kota Cerdas ketika semua program pemerintah terlaksana sesuai target, dilakukan secara transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Saya tahu Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, mengusung cita-cita besar ini dan ini harus terus didukung dan dicontoh oleh semua kepala daerah di negeri ini.

***

Hal sebaliknya, saya pesimistis bagi daerah-daerah yang pemimpinnya berlagak cerdas tetapi masih mewajibkan penyerahan dana taktis (DT) dari rekanan pada setiap proyek. Saya ragu kepada kepala daerah yang mencitrakan diri melaksanakan program pro-rakyat, padahal anti pada transparansi.

Bagaimana sebuah kota menjadi Kota Cerdas jika pemimpinnya sibuk "memperkaya" kerabat dan kroni-kroninya dengan mengatur pemenangan tender setiap proyek?

Kota Cerdas adalah sebuah keniscayaan ketika pemimpinnya cerdas!