Indonesia saat ini berada dalam perjalanan yang penuh tantangan dan pilihan besar. Salah satu ancaman yang terus mengintai adalah korupsi, sebuah penyakit sosial yang bukan hanya merugikan ekonomi tetapi juga meruntuhkan fondasi moral bangsa. Di tengah situasi ini, masih ada sosok-sosok yang dengan tegas berdiri untuk menyuarakan kebenaran dan membela hak rakyat. Salah satunya adalah Sugeng Teguh Santoso.
Pada tanggal 17 Januari 2025, saya berkesempatan berbincang dengan Sugeng di Bogor dalam suasana santai namun penuh makna. Pembicaraan kami mengalir dengan semangat yang sarat akan nilai-nilai perjuangan. Sugeng berbicara tidak hanya dengan kritik yang tajam, tetapi juga menawarkan pandangan yang memberi harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Korupsi: Pengkhianatan Terbesar
Salah satu poin utama yang Sugeng tekankan adalah bahwa korupsi tidak boleh dianggap enteng. Baginya, korupsi bukan hanya kejahatan finansial tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Ia dengan tegas menolak kebijakan yang memungkinkan adanya pengampunan bagi para koruptor. Menurut Sugeng, kebijakan semacam itu sama dengan membuka jalan bagi perampokan uang negara secara terus-menerus.
Korupsi merusak banyak hal --- dari demokrasi hingga kehidupan masyarakat kecil yang mestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. "Jika kita ingin Indonesia selamat dan maju, maka korupsi harus dihancurkan tanpa kompromi," tegas Sugeng. Sikap ini mencerminkan keberanian yang dibutuhkan untuk memutus lingkaran setan korupsi yang selama ini menggerogoti negeri.
Menimbang Kebijakan Ketahanan Pangan
Topik lain yang disoroti Sugeng adalah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 25,6 juta hektare lahan untuk ketahanan pangan. Di atas kertas, kebijakan ini tampak menjanjikan. Namun, Sugeng mengingatkan adanya risiko besar jika kebijakan ini tidak dikelola dengan bijak.
Deforestasi besar-besaran dan ancaman ekologis menjadi bayangan suram yang harus diantisipasi. Sugeng menegaskan bahwa langkah seperti ini dapat mengorbankan paru-paru dunia yang seharusnya dilindungi. Tidak hanya itu, konflik agraria berpotensi meningkat, di mana petani kecil akan semakin terpinggirkan.
"Jika kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat, maka evaluasi yang komprehensif harus dilakukan. Petani kecil harus mendapat perlindungan maksimal," ujar Sugeng. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pangan nasional dan kelestarian lingkungan.
Perlindungan Masyarakat Adat yang Terlantar
RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang mangkrak selama lebih dari satu dekade menjadi sorotan tajam dalam diskusi kami. Sugeng menilai bahwa tertundanya pengesahan RUU ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata bagi masyarakat adat.
