sumber gambar : kompasiana.com
Apakah Badko HMI Aceh Mati Suri?
Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan di Yogyakarta, pada 14 Rabiul Awal 1366 H yang bertepatan pada tanggal, 5 Februari 1947 hingga saat ini telah melalu tiga periodisasi sejarah perjalanan bangsa orde lama, orde baru, reformasi dan sekarang sedang mendayung di era post reformasi. Berfungsi sebagai organisasi kader. Pada dasar inilah Pengurus Besar (PB-HMI) membentuk Badan Koordinasi (Badko) se-Indonesia, sebagai perpanjangan tangan tugas pengurus besar (PB-HMI) mengingat organisasi tertua ini begitu besar dan kian berkembang, yang tersebar hampir seluruh Indonesia, maka perlu di bentuk Badan Koordinasi (Badko) Salah satu Badan Koordinasi organisasi tertua dan terbesar di republik ini adalah adalah Badko HMI Aceh yang sekarang dipimpin oleh Hidayat Almardy, sang ketua dipilih dalam Musyawarah Daerah Badko HMI Aceh XI di Langsa, jadi kalau musda dilaksanakan setiap dua tahun sekali berarti usia Badko HMI Aceh telah berusia 22 tahun, sebuah usia yang sudah dewasa untuk ukuran manusia, semestinya dapat melangkah dan berlari menunjukkan eksistensi organisasi dapat menjalankan hak dan kewajibannya, namun apa lacur Badko HMI Aceh dibawah kepemimpinan sang ketua umum yang konon terpilih dalam musda yang tidak demokratis layak diberikan status mati suri. Dalam wikipedia mati suri diartikan dengan “keadaan saat usaha-usaha untuk menghidupkan kembali dilakukan sebelum seseorang menjadi hidup kembali. Pernapasan, detak jantung, dan fungsi spontan lainnya mungkin masih terjadi, tapi mereka hanya dapat dideteksi oleh sarana artifisial”. (https://id.wikipedia.org/wiki/Mati_suri).
Asumsi bahwa Badko HMI Aceh mati suri bukan tanpa alasan tetapi dapat dikaji dengan berbagai indikator tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana digariskan dalam konstitusi himpunan yang harus dijalankan, dalam Pasal 25 konstitusi himpunan, tugas dan wewenang badko disebutkan bahwa:
- Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentan berbagai masalah organisasi di wilayahnya.
- Mewakbbc
ili Pengurus Besar dalam mengawasi proses Konferensi/Musyawarah ditingkat cabang. - Mewakili Pengurus Besar dalam menyelesaikan persoalan intern dan menunjang kinerja Pengurus Besar HMI di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. Dan Apabila Badko tidak mampu menyelesaikan persoalan internal diwilayahnya, maka dilaporkan ke Pengurus Besar untuk menyelesaikan dan secepat mungkin menjalankan hasil keputusan Pengurus Besar.
- Melaksanakan segala ketetapan Musyawarah Daerah (Musda)
- Melaksanakan Sidang Pleno setiap Semester.
- Membantu menyiapkan draft materi kongres.
- Meminta laporan perkembangan Cabang-cabang dalam wilayah koordinasinya.
- Menyampaikan laporan kerja semester kepada Pengurus Besar.
- Menyelenggarakan Musda selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah Kongres.
- Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musda
- Melaksanakan LK III minimal 1 Tahun sekali.
Bagaimana tidak dikatakan mati suri, bila Badko HMI Aceh tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dari beberapa poin yang menjadi tugas Badko, ada satu poin penting yang sangat urgen yaitu melaksanakan LK III karena ini menyangkut dengan regenerasi insan cita yang akan melanjutkan kepengurusan ke depan khususnya di lingkungan HMI Aceh. Nasi telah menjadi bubur, kevakuman telah mencapai titik nadir, PB HMI telah melaksanakan kongres, dengan demikian masa bakti pengurus Badko juga berakhir di saat subuh menjelang, kita berhadapan dengan suksesi Musda yang tidak lama lagi akan berlangsung.
Hanya secercah harapan semoga pengurus ke depan dapat mengobati Badko HMI Aceh dari mati suri yang telah dideritanya selama dua tahun terakhir, kita mungkin terlalu bangga dengan kejayaan-kejayaan sejarah, alumni, kiprah perjuangan organisasi masa silam yang gemilang, namun kita melupakan peran yang sedang kita emban sehingga lembaga yang kita pimpin sempat mati suri dalam menjalankan takdir sejarahnya.
Berdasarkan realitas inilah, secepatnya Badko HMI Aceh harus bangkit mengobati dirinya dari mati suri untuk melaksanakan poin-poin diatas jika mungkin masih bisa dieksekusi, apalagi menyangkut dengan perkaderan HMI yaitu melaksanakan Advance Training (LK-III) ini bukan masalah individu-individu orang tetapi ini menyangkut dengan regenerasi calon-calon pemimpin yang kritis dan mampu menjadi tulang punggung organisasi terbesar ini kedepan. Alangkah ironisnya, organisasi terbesar ini yang begitu komplek aturan mainnya. Tiba-tiba menjadi kecil dan tidak mampu membawa kadernya untuk berpikir kritis dan bijaksana dalam mengembangkan organisasi tertua ini. Saya berharap kepada pengurus Badko Aceh untuk lebih memfokuskan diri dalam melaksanakan tanggungjawab terakhir yaitu LK-III, karena ini menyangkut tentang perkaderan HMI. Jangan terlalu di sibukan dengan agenda-agenda yang tidak terlalu urgen dilakasanakan untuk sementara waktu, seperti pesta demokrasi pergantian ketua badko periode 2016-2018 kedepannya, saya sangat mengharapkan sekali lagi kepada pengurus Badko HMI aceh untuk melaksanakan LK-III, karena hal ini menyangkut dengan peningkatan kualitas kader-kader HMI terbaik untuk menjadi tulang punggung organisasi tertua ini.
Mengingat begitu berat amanah, tugas dan tanggung jawab kepengurusan tingkat Badko, maka pembicaraan siapa sosok yang akan mengibarkan kembali panji hijau hitam di Badko HMI Aceh mulai menghangat dibicarakan oleh kader-kader yang merasa prihatin dengan penyakit kronis mati surinya Badko HMI Aceh yang hampir tenggelam dari kancah perkaderan dan pergerakan mahasiswa, saat organisasi lain berkibar dengan berbagai dinamikanya. Saya (Anwar mantan Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh periode 2013-2014) termasuk yang paling kritis mengingatkan kepada pengurus Badko untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan sangat berharap kedepannya model Badko mati suri ini jangan terulang kembali. Dalam realitas keberlangsungan roda organisasi, himpunan membutuhkan para eksekutor yang dapat menerjemahkan visi misi organisasi dalam bentuk kerja nyata, bukan hanya mampu menawarkan konsep layaknya konseptor profesional, tapi harus benar-benar mampu mengeksekusi program-program kerja yang telah disepakati bersama dalam aturan organisasi.
