Saya mengalisis, JR Saragih memiliki kepentingan kuat di Pilkada Simalungun kedepan. Setelah hasil audit BPK tahun 2017 dan tahun 2018 mendapatkan predikat disclaimer (tidak memberikan pendapat). Artinya dalam beberapa tahun terakhir terkait manajemen birokrasi, pembangunan, dan bertanggung jawab, pemkab Simalungun mengalami persoalan dan dikelola sangat buruk. Dengan situasi ini, tentu saja Kabupaten Simalungun saat ini, sedang dalam radar pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pun selanjutnya, sebagai bagian dari eksekutif pemerintahan daerah Simalungun, Wabup Amran Sinaga dan Sekda Gideon Purba mengetahui duduk perkara terkait kondisi pengelolaan APBD Simalungun 2017 dan 2018 yang sangat buruk.
Selanjutnya, nama Betty Sinaga mungkin salah satu yang fenomenal karena diangkat menjadi Dirut PDAM Simalungun secara kontroversi. Khususnya terkait persyaratan administrasi melalui Permendagri Nomor 2 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa calon direksi harus memiliki pengalaman kerja di PDAM dan pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan dari PDAM.
Betty Sinaga adalah anggota DPRD Simalungun 2014-2019 dari Partai Demokrat. Ia mengundurkan diri dari dewan dan melampirkan surat pengalaman kerja di Batam, yang kemudian dipertanyakan kesahihannya karena dalam masa tersebut Betty Sinaga adalah tercatat sebagi anggota DPRD Simalungun.
Sementara dua nama berikutnya, Anton Ahmad Saragih menurut beberapa sumber menyebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan JR Saragih. Pun nama Eurinita Tarigan, istri bupati sendiri, masih memiliki peluang elektoral dimajukan untuk meneruskan kepemimpinan JR Saragih.
Piramida Kekuasaan di Simalungun
Saat ini, terdapat piramida kekuasaan berbentuk segitiga di Simalungun yaitu bupati, birokrasi dan gereja di Simalungun. Pertarungan pilkada Simalungun 2020 tentu medan yang tidak mudah bagi penantang karena relasi kuasa yang terfragmentasi dan terpola.
Pun jika dianalisis secara antropologi politik, secara historis, masyarakat Simalungun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada pemimpinnya dalam proses kepemimpinan.
Di Simalungun, sejak kerajaan pertama terbentuk, Kerajaan Nagur hingga terpecah menjadi 7 (4+3) yaitu Kerajaan Maropat (4) (Siantar, Tanah Jawa, Dolog Silau dam Panei) serta 3 kerajaan lainnya yaitu Raya, Purba dan Nagasaribu/Silimakuta memiliki pola tersendiri dalam proses pengelolaan kekuasaan.
Selanjutnya, tradisi kerajaan di Simalungun menunjukan adanya pola pemerintahan yang berjenjang dengan raja sebagai pusat kekuasaan utamannya.
Pola kekuasaan ini yang berpotensi muncul jelang Pilkada 2020, sebuah piramida kekuasaan dengan sumber utama bupati dan subordinat kekuasaan di tingkat kecamatan hingga desa (nagori). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siapa saja yang punya niat melawan kandidat yang mendapat restu dari petahana. Sebab, salah satu keuntungan kandidat petahana atau yang diusung petahana adalah soal pemanfaatan jaringan birokrasi. Pun situasi seperti ini, terkait politisasi birokrasi sering kali disalahgunakan pada sebuah Pilkada.
