Berita ditangkapnya pendiri Pasar Muamalah Depok Zaim Saidi (ZS) oleh Bareskrim Polri terkait penggunanaan koin emas dinar dan koin perak dirham itu bikin heboh. Seperti biasa pro dan kontra menghiasi lini massa Indonesia. Warganet dari beragam latar belakang pun beradu tengkar soal ini walau bukan lulusan ekonomi ataupun jurusan syariah.
Nah, saya cuma mau mengingatkan bahwa beliau ini pernah mengomentari gerakan Pajak Bertilawah yang diikuti 12.035 pegawai DJP dari 366 satuan kerja.
Beliau mencuit di Twitter, "Pajak haram. Dosanya ga akan hilang hanya dengan tilawah Qur'an. Berhentilah memajaki. Hijrah kerja lain." Dalam cuitannya tertanggal 19 Desember 2020, ZS juga mengunggah ceramahnya di youtube dengan keterangan "petugas pajak neraka huniannya".
Padahal ulama sudah jelas membolehkannya dengan syarat-syarat ketat. Semua negara bahkan Arab Saudi juga mempraktikkannya. Lalu beliau ini merujuk ke mufti mana?
Jika kita teliti salah satu yang sering dikutip oleh ZS adalah "ulama eskatologis" asal Trinidad dan Tobago, Imran Nazar Hosein yang penuh kontroversi. Oya, dalam kasus Suriah INS ini menganjurkan kaum muslimin agar bersekutu dengan Rusia dalam memerangi Turki. (youtube.com)
Beliau juga yang menulis buku "Tidak Islamnya Bank Islam" yang belakangan direvisi judulnya menjadi "Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia". Intinya beliau menyamakan bank syariah dengan bank konvensional sebagai lembaga ribawi yang tak ada bedanya.
Mungkin senada dengan gerakan anti riba yang massif belakangan ini, para taubaters tetiba jadi haters yang rajin mendekonstruksi ekonomi dan perbankan syariah. Gerakan anti riba itu sangat bagus, namun jangan sampai jadi memusuhi bank syariah apalagi disimplifikasi menjadi migrasi ke dagang herbal.
Ceramah ZS yang dianggap spektakuler adalah tentang sihir uang kertas. Video potongan ceramah beliau yang bernada konspirasi viral di media sosial. Hello, jumhur ulama sudah memfatwakan kebolehannya.
Mengapa harus merepotkan diri mengharamkan yang halal? Entah dari mana pijakan hukumnya pun masih tanda tanya. Seolah kalau anti Rothschild itu pasti pahlawan pembela agama.
Coba pelajari benar-benar pemikiran beliau dengan jernih. Sedih sekali melihat reaksi sebagian orang yang menyikapi penangkapan beliau dengan suudzhan over dosis: "Inilah kelakuan rezim anti Islam. Syariatnya ditolak, giliran duitnya diambil." Bertabur logical fallacy berbumbu hoaks di sana-sini dalam tiap pesan yang diteruskan di aplikasi chatting.
Salah satu yang paling fatal adalah soal klaim dirinya Amir dari Amirat Nusantara. Dinar dan Dirham hanya yang diotorisasi beliau yang sah. Yang lain hanya dianggap sebagai perhiasan belaka. Tentu menjadi pertanyaan siapakah yang mengesahkan beliau sebagai amir ya?
Ayolah kita berpikir jernih. Marilah kita berlaku adil. Pesan cinta-Nya dalam Surat Al Maidah ayat 8, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil."Â
Di akhir ayat ini, Dia mengingatkan kita: I'dil, huwa aqrabu lit-taqw wattaqullh, innallha khabrum bim ta'maln. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Sebagai informasi, Zaim Saidi terancam hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 200.000.000. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, Zaim Saidi disangkakan dengan dua pasal. Pertama, yaitu Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. (kompas.com)
Kalau masih ada yang membandingkan Dinar dan Dirham versi Amir Zaim Saidi dengan uang Kidzania, koin Timezone, uang bambu dan sebagainya tentu ada gagal paham di situ. Semua jenis "uang" tersebut fungsinya hanyalah semacam voucher untuk membeli produk mereka sendiri.
Tidak bisa ditegakkan hukum zakat atas uang Kidzania sehingga bila mencapai nishab wajib dikeluarkan 2,5%nya. Lagian, siapa juga yang mau menimbun koin Timezone sampai puluhan atau ratusan juta?
Begitupun, saya sepakat dengan pandangan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, yang mengatakan, polisi harus berhati-hati dan jangan sampai polisi malah menjadi penghambat ekonomi. "Jangan sampai polisi menghambat ekonomi yang didorong pemerintah," ujarnya.
Menurut beliau, pada dasarnya kegiatan ekonomi syariah didukung pemerintah dan juga ada peraturannya. (republika.co.id)
Keji sekali jika ada yang menggiring kasus ini ke gelanggang pertarungan kadrun dan togog sembari menyerang ekonomi syariah yang justru sedang digalakkan pemerintah.
Tom Nichols dalam The Death of Expertise sudah mengingatkan, "Internet mengizinkan satu miliar bunga mekar, namun sebagian besarnya berbau busuk, mulai dari pikiran iseng para penulis blog, teori konspirasi orang-orang aneh, hingga penyebaran informasi bohong oleh berbagai kelompok."
Meladeni debat mereka tak akan pernah nyambung sampai kiamat karena definisi "pengetahuan" di era digital telah berubah sebagaimana disimpulkan Nichols: "Anda berkelana sampai menemukan kesimpulan yang Anda tuju. Anda mengklik laman demi pembenaran, dan keliru dalam membedakan jawaban dengan kekuatan argumen."
Wallahua'lam bish shawab.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
