Beberapa hari terakhir, nama Ansyaad Mbai mencuat bak bintang bersinar di media massa. Semua kamera wartawan tertuju padanya ketika aksi teror kembali terjadi di beberapa lokasi di zamrud khatulistiwa ini. Wajar saja. Namanya juga Ketua Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT). Kerjanya kalau teror sudah terjadi, baru tuding sana tuding sini. Kan penanggulangan, bukan pencegahan. Kalau ada kabar buruk untuk elite pemerintahan, maka buru-buru tanpa dinyana berita terorisme menjulang, menimbun berita korupsi pejabat.
Sudah begitu, yang buat miris adalah statement-statement Ansyaad yang sudah berulangkali melukai hati ummat Islam. Seperti kemarin ketika Ansyad menuding banyak tempat ibadah dan universitas yang telah dikooptasi kaum Radikalis. Bahkan ia menjelaskan, kampus juga menjadi sasaran empuk untuk proses regenerasi apa yang dia sebut sebagai kaum radikalisme. Mbai menjelaskan hasil penelitiannya, "Banyak tempat ibadah yang dikooptasi kaum radikal. Kampus juga kewalahan radikalisme di kampus", ujarnya.
Hal ini disampaikan Mbai dalam rapat Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL) Tahun Anggaran 2013 bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin (6/9), seperti kutipan detikcom.
Mbai juga menyatakan bahwa 86% mahasiswa di 5 universitas kenamaan di Pulau Jawa tidak lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. "Kampus juga kewalahan menghadapi radikalisme di kampus. Hasil penelitian LIPI 5 universitas ternama di Jawa, 86 % mahasiswanya menolak Pancasila sebagai dasar negara," lanjutnya.
Lebih dari itu, Mbai menjelaskan bahwa para siswa menengah ke atas juga menjadi sasaran 'ekstremis' ini. "Yang namanya Rohis SMA, di Jaksel, Jakut, dan Bandung, sudah dibawah pengaruh NII," ujar Mbai. Untuk itu, Mbai menegaskan pihaknya ingin melindungi negara ini dari gerakan-gerakan radikalisme. "Kita ingin melindungi, jangan sampai terkooptasi radikalisme. Jangan sampai tempat ibadah dikooptasi radikalisme. Kita lakukan hari ini, jangan tanya hasilnya besok. Ini proses yang panjang," pungkasnya. Mbai hingga saat ini selalu menjelaskan bahwa kalangan Islam ekstremlah yang menyebarkan kerusuhan di berbagai tempat tanpa menunjuk atas minimnya usaha pemerintah dan oknum-oknum terkait dalam memperbaiki kinerjanya.
Mendengar paparan semacam ini tentu membuat gerah umat Islam. Saya sendiri yang dulu semasa SMA aktif di Rohis merasa difitnah dengan pernyataan semacam ini. Kegiatan di Rohis jelas bermanfaat. Tidak pernah mengajarkan kekerasan dan terorisme. Justru kita diajari untuk berkasih sayang dan berakhlak mulia kepada siapa saja, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Begitupun di kampus, sewaktu aktif di Lembaga Dakwah Kampus, tak sedikitpun ada doktrin garis keras untuk memusuhi kalangan non muslim atau penguasa. Yang kita perangi itu kebathilan. Kalau ada kasus korupsi kita demonstrasi. Kalau bangsa Palestina dizalimi oleh Zionis Israel, kita gelar aksi solidaritas. Karena Zionis itu jelas teroris dan kita bangsa Indonesia -sesuai konstitusi- anti terhadap terorisme dan penjajahan di atas dunia.
Lebih parahnya, ketika BNPT menggulirkan wacana sertifikasi terhadap para da'i dan ulama. "Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradio, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).
Ini jelas-jelas penghinaan. Siapa sih umat Islam yang tidak tersinggung jika agamanya dilecehkan begini. Tak heran kalau kemudian MUI dengan tegas menolak wacana nyeleneh tersebut. Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin menegaskan predikat ulama didapat dari pengakuan masyarakat, bukan pemerintah. Seseorang disebut ulama jika diakui masyarakat. "Untuk apa sertifikasi seperti ini? Sertifikat ulama ini dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Jadi, tidak perlu sertifikasi seperti itu," jelasnya, Sabtu (8/9/2012).
Kyai Ma’ruf, sapaan akrabnya, justru mempertanyakan efektifitas institusi pemerintah yang menanggulangi kasus terorisme. "MUI menganggap sudah ada institusi pemerintah yang menanggulanginya. Tapi saya tidak tahu institusi itu sekarang efektif atau tidak," sindir Kyai Ma’ruf.
Sementara itu, tokoh FPI menilai saat ini BNPT sudah kebablasan. Mereka dinilai tidak paham kesucian agama Islam dan tidak tahu kemuliaan ulamanya. "BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin punya justifikasi dan legitimasi untuk "mengerjai" Islam dan ulamanya," ujarnya
Oleh sebab itu Habib Rizieq menyerukan agar segenap komponen ulama menolak keras usulan gila dan edan BNPT itu. Jika BNPT menjadikan Islam dan ulama sebagai musuh, dia juga menyerukan umat Islam untuk melakukan perlawanan. "Saya serukan segenap ulama untuk menolak keras usulan gila dan rencana edan tersebut. Dan saya serukan segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88-nya jika mereka menjadikan Islam dan Ulamanya sebagai musuh. Hidup Mulia atau Mati Syahid. Allahu Akbar!," seru Habib Rizieq.
