Membongkar Permufakatan Penundaan Pemilu 2024

Dalam satu minggu ini dunia politik Indonesia memanas kembali, hal ini dipicu pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyatakan usulan penundaan Pemilu 2024. Isu ini berkembang cepat ketika Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian di Kabinet Jokowi jilid II menyatakan setuju atas ditundanya Pemilu sesuai usulan Muhaimin.

Dua isu yang dibawa dua tokoh politik ini kemudian disambar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa PAN menyetujui ide ini dan bersiap dibelakang gerbong penundaan Pemilu. Gong dari gaung besar ide jahat Penundaan Pemilu dibuka ruang diskusinya oleh Ketua Umum NU KH Yahya Cholil Staquf yang menyatakan ide ini bisa dibicarakan. Padahal tak ada alasan objektif kondisi sosio-ekonomi serta stabilitas politik yang mendasari tujuan penundaan Pemilu. Lalu pertanyaannya, apakah ini usulan spontan atau sudah menjadi rencana yang digerakkan secara sistematis dan runtut oleh kelompok tertentu. Untuk memeriksa siapa yang bermain dan tujuan apa maka kita harus memulainya dari gerakan awal.

 Wacana penundaan Pemilu sebenarnya senafas dengan gerakan pendahulunya yaitu : Gerakan penambahan tiga periode yang digerakkan oleh Konsultan Politik Muhammad Qodari, Direktur eksekutif Indobarometer. Sebenarnya apa yang dilakukan Qodari kental warna pragmatis politiknya yaitu : berusaha menyatukan kubu Prabowo dengan Jokowi, tapi tetap membuka ruang bagi Jokowi untuk menjabat ketiga kalinya. Gerakan Qodari ini mendapatkan penolakan hebat karena dinilai menyalahi konstitusi dan tidak laku pasarannya di muka publik.

Gerakan ini awalnya seperti angin besar lalu menjadi sepoi-sepoi setelah Jokowi menyatakan penolakannya dan menyebut tiga alasan pengusungan dirinya selama tiga periode : "Pertama, menampar muka saya. Kedua, mencari muka padahal saya punya muka, dan ketiga ingin menjerumuskan saya" kata Jokowi dalam satu pertemuan.  

Setelah Jokowi menyatakan tiga pendapatnya gerakan Jokowi tiga periode langsung tiarap. Namun kajian untuk membuka kemungkinan Jokowi menjabat setelah 5 tahun masa jabatannya masih dibuka. Menurut investigasi TEMPO ada kajian dari Lab 45, sebuah Lembaga Kajian yang dikomandani Andi Widjajanto untuk membahas soal amandemen konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan. Juga analisis perbincangan di sosial media yang  mendukung atau menolak wacana masa jabatan Presiden maksimal tiga periode. Laporan investigasi TEMPO ini kemudian dibantah secara resmi oleh Andi Widjajanto, dirinya menyatakan tidak melakukan kajian tersebut. Tapi bila itu benar kemungkinan data yang dipakai Muhaimin menyebut "Big Data" adalah dari analisa Andi Widjajanto.

Setelah gerakan Qodari sebenarnya ada gerakan kecil yang hampir tidak dipedulikan publik yaitu Pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadila, ia menyebut rata-rata pengusaha memiliki keinginan Pemilu 2024 ditunda karena sedang terpuruk bisnisnya akibat Pandemi Covid 19 dan mereka tidak terbebani persoalan politik. Apa yang dikatakan Bahlil kurang memiliki gaung di telinga publik karena posisi Bahlil yang dinilai kurang bobot politiknya tapi belakangan publik akan terkejut siapa dibalik Bahlil yang membisiki agar ia berpendapat demikian.

Ketika gerakan dimulai dari Qodari, lalu ada tudingan gerakan senyap kajian perpanjangan masa jabatan Presiden oleh Andi Widjajanto yang diumpan ke Muhaimin, dan gerakan pendahuluan dari Menteri Bahlil Lahadila yang kemudian disusul aksi Airlangga dan Zulkifli Hasan publik belum membaca siapa dalang dari semua ini.

Barulah pada Rabu 2 Maret 2022, Media online besar CNN merilis headline-nya "Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024" terkuak nama Luhut disebut-sebut sebagai dalang dalam operasi Penundaan Pemilu. Hal ini dikatakan CNN bahwa Zulkifli Hasan menyatakan diundang Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan isi pertemuan agar Zulkifli Hasan menyetujui usulan penundaan Pemilu. Sontak berita CNN di awal Maret menjadi berita besar di Sosial Media. Trending twitter menyebutkan nama "Luhut" sebagai trending nomor satu dan jadi bahan pembicaraan Netizen yang mayoritas  menolak rencana dimana Luhut dituding sebagai otaknya. Kemungkinan juga Luhut yang membisiki Bahlil mengingat Luhut adalah mentor Bahlil.

Setelah media membaca bahwa "operasi politik tunda Pemilu 2024" adalah mainan Luhut maka beredarlah isu macam-macam yaitu : diancamnya Airlangga dicopot jabatannya dari Menteri  bila tidak menyampaikan isu tersebut, dimasukkannya jatah Menteri dari  PAN ke kabinet Jokowi pada reshuffle Kabinet tahun 2022 sampai isu tekanan pada Muhaimin yang memang dia adalah "pasien rawat jalan KPK" atas kasus kardus duren. Banyak sekali isu yang beredar setelah media mengendus bahwa operasi tunda Pemilu 2024 walaupun hal ini dibantah  Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi  yang mengelak Luhut berada dibalik proyek operasi Tunda Pemilu.

Namun dibalik penolakan Luhut adalah dalang penundaan Pemilu yang dikatakan Jodi Mahardi, namun bila dilihat siapa pemain yang memunculkan isu perpanjangan Presiden merupakan orang yang berada dalam lingkaran dalam Luhut.  Sebut saja Bahlil Lahadila, menurut informasi Bahlil adalah binaan Luhut sejak awal yang ditempatkan di kabinet sementara Airlangga adalah 'orang Luhut' di Golkar atau bisa disebut faksi Luhut. Dan Andi Widjajanto sudah lama jadi inner circle Luhut sejak jaman isu "Trio Macan Istana" di awal masa kekuasaan Jokowi tahun 2015 yang menyebut Luhut, Rini Soemarno dan Andi Widjajanto sebagai trio yang berpengaruh di Pemerintahan Jokowi. Jadi wajarlah bila media mengendus operasi tunda Pemilu adalah maenan Luhut.  Tapi siapapun yang menggerakkan isu penundaan Pemilu atau sebut saja "Lingkaran X" ini jelas sangat berbahaya bagi konstitusi.  

Isu yang digerakkan Muhaimin bisa dikatakan gagal total atau memang sengaja dirancang gagal sebelum masuk ke dalam gerakan baru yang melibatkan opini publik secara massif.  Yang jelas panggung yang diciptakan atas isu ini adalah Panggung formal ketua partai politik dan ini dilawan oleh media mainstream dalam membongkar rencana jahat itu. Panggung resmi dilawan oleh forum media resmi sehingga proyek ini game over sebelum berkembang. Tapi biarpun proyek ini game over namun diyakini "Kelompok X" masih akan terus melakukan operasi politiknya membuka peluang perpanjangan masa jabatan Presiden sampai pada dekrit, ini yang harus diwaspadai.

Pemerintahan Jokowi adalah bagian dari episode sejarah era Reformasi di Indonesia, karena bila kita memilah episode sejarah modern Indonesia merdeka ada masa Revolusi Bersenjata 1945, masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), masa Orde Baru dan masa Reformasi. Jiwa Reformasi adalah mengoreksi kesalahan Orde Baru yang menghambat demokrasi dengan mempermainkan konstitusi, mempermainkan Pemilu dan ini yang terpenting walaupun di masa Orde Baru Pemilu disiplin diadakan tiap lima tahun sekali, tapi Presiden yang dipilih "empat L" Lu Lagi, Lu Lagi. Inilah yang kemudian mendorong semangat reformasi dalam sirkulasi kekuasaan bahwa orang yang sama tidak bisa menjabat lebih dari dua periode. Jadi ide penundaan Pemilu 2024 sangat berbahaya bagi konstitusi dan membuka peluang terbukanya kekuasaan bernuansa Diktator yang ilegal konstitusi dan  tidak didasarkan pilihan rakyat.

Alasan mandeg-nya perekonomian yang diangkat Menteri Bahlil-pun tidak beralasan karena persoalan menurunnya ekonomi ini adalah siklus biasa justru dengan adanya Pemilu maka belanja anggaran negara yang disebar ke masyarakat meningkat, belanja dari para politisi untuk kampanye mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di kalangan akar rumput sehingga meningkatkan belanja masyarakat. Jadi tidak beralasan menurunnya pertumbuhan ekonomi dengan Pemilu.

Juga pertimbangan kondisi sosial politik saat ini yang relatif stabil. Bila kemudian penundaan Pemilu didorong jadi keputusan politik secara sepihak maka kekuasaan menjadi ilegal dan ini mendorong pembangkangan di tingkat masyarakat, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga pembangkangan ditubuh militer dan Polri karena kekuasaan pemerintah pusat sudah lewat masa kadaluwarsa-nya.

Walaupun Menkopolkam Mahfud MD membantah bahwa Pemerintah terlibat dalam ide penundaan Pemilu tapi faktanya yang mengajukan ide ini adalah anggota kabinet dari Pemerintahan Jokowi yaitu Menteri Airlangga dan Menteri Bahlil. Dan jelas Mahfud MD bisa dikatakan orang yang tidak tahu menahu dalam gerakan ini karena Mahfud bukan orang dalam lingkaran inti. Yang dikuatirkan adalah "Kelompok X" akan meneruskan operasinya setelah gagalnya gerakan Muhaimin, bila ini terjadi maka konstitusi dan amanat reformasi berada dalam bahaya.

Harusnya narasi Perpanjangan tiga periode dan Ide Penundaan Pemilu tidak jadi bahan diskusi publik, dalam konstitusi dikenal ranah sakral untuk didiskusikan terutama dalam demokrasi karena ada nilai-nilai dasar demokrasi. Ada wilayah Dos and Don't dalam agenda demokrasi artinya pernyataan Jokowi yang mengambang soal perpanjangan Pemilu harusnya tidak ada. Presiden seharusnya secara tegas menolak wacana perpanjangan Pemilu dan tidak boleh ada atas nama Demokrasi mempersilahkan ruang pembicaraan Perpanjangan Pemilu karena dari ide perpanjangan Pemilu bisa menjadi awal bencana kematian demokrasi kita.