Isu yang digerakkan Muhaimin bisa dikatakan gagal total atau memang sengaja dirancang gagal sebelum masuk ke dalam gerakan baru yang melibatkan opini publik secara massif. Â Yang jelas panggung yang diciptakan atas isu ini adalah Panggung formal ketua partai politik dan ini dilawan oleh media mainstream dalam membongkar rencana jahat itu. Panggung resmi dilawan oleh forum media resmi sehingga proyek ini game over sebelum berkembang. Tapi biarpun proyek ini game over namun diyakini "Kelompok X" masih akan terus melakukan operasi politiknya membuka peluang perpanjangan masa jabatan Presiden sampai pada dekrit, ini yang harus diwaspadai.
Pemerintahan Jokowi adalah bagian dari episode sejarah era Reformasi di Indonesia, karena bila kita memilah episode sejarah modern Indonesia merdeka ada masa Revolusi Bersenjata 1945, masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), masa Orde Baru dan masa Reformasi. Jiwa Reformasi adalah mengoreksi kesalahan Orde Baru yang menghambat demokrasi dengan mempermainkan konstitusi, mempermainkan Pemilu dan ini yang terpenting walaupun di masa Orde Baru Pemilu disiplin diadakan tiap lima tahun sekali, tapi Presiden yang dipilih "empat L" Lu Lagi, Lu Lagi. Inilah yang kemudian mendorong semangat reformasi dalam sirkulasi kekuasaan bahwa orang yang sama tidak bisa menjabat lebih dari dua periode. Jadi ide penundaan Pemilu 2024 sangat berbahaya bagi konstitusi dan membuka peluang terbukanya kekuasaan bernuansa Diktator yang ilegal konstitusi dan  tidak didasarkan pilihan rakyat.
Alasan mandeg-nya perekonomian yang diangkat Menteri Bahlil-pun tidak beralasan karena persoalan menurunnya ekonomi ini adalah siklus biasa justru dengan adanya Pemilu maka belanja anggaran negara yang disebar ke masyarakat meningkat, belanja dari para politisi untuk kampanye mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di kalangan akar rumput sehingga meningkatkan belanja masyarakat. Jadi tidak beralasan menurunnya pertumbuhan ekonomi dengan Pemilu.
Juga pertimbangan kondisi sosial politik saat ini yang relatif stabil. Bila kemudian penundaan Pemilu didorong jadi keputusan politik secara sepihak maka kekuasaan menjadi ilegal dan ini mendorong pembangkangan di tingkat masyarakat, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga pembangkangan ditubuh militer dan Polri karena kekuasaan pemerintah pusat sudah lewat masa kadaluwarsa-nya.
Walaupun Menkopolkam Mahfud MD membantah bahwa Pemerintah terlibat dalam ide penundaan Pemilu tapi faktanya yang mengajukan ide ini adalah anggota kabinet dari Pemerintahan Jokowi yaitu Menteri Airlangga dan Menteri Bahlil. Dan jelas Mahfud MD bisa dikatakan orang yang tidak tahu menahu dalam gerakan ini karena Mahfud bukan orang dalam lingkaran inti. Yang dikuatirkan adalah "Kelompok X" akan meneruskan operasinya setelah gagalnya gerakan Muhaimin, bila ini terjadi maka konstitusi dan amanat reformasi berada dalam bahaya.
Harusnya narasi Perpanjangan tiga periode dan Ide Penundaan Pemilu tidak jadi bahan diskusi publik, dalam konstitusi dikenal ranah sakral untuk didiskusikan terutama dalam demokrasi karena ada nilai-nilai dasar demokrasi. Ada wilayah Dos and Don't dalam agenda demokrasi artinya pernyataan Jokowi yang mengambang soal perpanjangan Pemilu harusnya tidak ada. Presiden seharusnya secara tegas menolak wacana perpanjangan Pemilu dan tidak boleh ada atas nama Demokrasi mempersilahkan ruang pembicaraan Perpanjangan Pemilu karena dari ide perpanjangan Pemilu bisa menjadi awal bencana kematian demokrasi kita.
