Di samping sebagai persoalan struktural yang terkait dengan birokrasi, korupsi juga merupakan persoalan kultural dalam kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam skala yang massif. Hukuman mati adalah salah satu cara  untuk memutus mata rantai korupsi struktural. Sementara untuk mengatasi korupsi kultural diperlukan suatu gerakan massa bersama untuk menolak segala bentuk orientasi materi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya saja politik uang.
Politik uang tumbuh subur di antaranya disebabkan oleh kesalahan masyarakat sendiri yang secara sadar mentransaksikan hak suaranya dengan sejumlah uang yang jumlahnya tidak seberapa. Orientas ini memunculkan suatu paradigma baru bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang dibeli dengan sejumlah uang dalam jumlah yang sangat besar dan tidak masuk akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengeluarkan uang dalam jumlah fantastis yang jika dikalkulasi jumlahnya tidak akan bisa tertutupi dari gaji bahkan jika dia terus duduk di kursi kekuasaan selama lima periode berturut-turut sekalipun.
Sehingga terlalu mudah dibaca bahwa yang menjadi orientasinya adalah hal-hal di luar gajinya yang jumlahnya bisa tidak terbatas. Ketika kita maklum atau bahkan setuju dan terlibat dengan politik uang, maka sesungguhnya sama dengan kita telah membenarkan korupsi karena hal itulah di antaranya yang mendorong perilaku korup di kalangan penguasa. Dengan demikian, haram hukumnya kita menghujat atau mengutuk korupsi karena kitalah yang telah menanam bibitnya dan menyuburkan pertumbuhannya.
Untuk mengakhiri mata rantai korupsi kultural, di antaranya bisa kita tempuh dengan cara menolak segala macam bentuk praktik politik uang baik yang dilakukan oleh calon penguasa atau sesama anggota masyarakat sendiri. Kita pasti bisa...
