Pemerintah Jepang sangat transparan soal kadar radiasi dan kondisi produk pertanian yang kemungkinan tercemar radiasi dalam upaya melindungi keselamatan warganya.
Bagaimana jika nuklir di tangan pemerintah yang tidak memiliki kredibilitas tinggi?
Bagaimana jika Pemerintah Indonesia jadi membangun PLTN di Jepara dan terjadi kebocoran di sana? Menjawab hal itu, Kunta mengatakan, ”Masalah nuklir bukan sekadar perhitungan teknis. Ada masalah etika dan perilaku, yang itu di luar kontrol kami, para insinyur nuklir.”
Ia menambahkan, sebagai teknokrat nuklir, ia dan kawan-kawannya memang berharap Indonesia akan membangun PLTN. ”Tetapi, melihat kondisi saat ini, kami bertanya-tanya soal kesiapan Pemerintah Indonesia, terutama soal perilaku dan tanggung jawabnya ke publik yang masih lemah,” katanya.
Nah, sudah siapkah Pemerintah Indonesia berperilaku dan beretika "nuklir". (iwan)