Bulan Juni 2024 ini seluruh masyarakat Indonesia mengalami beberapa momen atau kejadian yang menjadi perhatian publik mulai dari awal sampai dengan pertengahan bulan, pertama adalah Hari Lahir Pancasila yang jatuh dan dirayakan setiap tanggal 1 Juni, kemudian tgl 16 Juni seluruh umat muslim tidak hanya yang ada di Indonesia namun juga seluruh di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang bagi kami yang berprofesi sebagai abdi negara (baca ASN) diberikan hari libur atau jika diperhatikan di kalender masehi bulan Juni Tahun 2024 ini menjadi sebuah libur Panjang (long weekend) yang sangat dinantikan oleh Sebagian besar Masyarakat Indonesia meskipun tidak ikut merayakan hari besar keagamamaan yang ada.
Namun jika ditelisik lebih jauh, ada satu hal atau satu momen lagi yang juga ditunggu-tunggu oleh banyak pihak tidak hanya yang berstatus ASN/PNS? Anggota TNI/Polri namun juga seluruh Pensiunan dan Purnawirawan TNI/Polri, Penerima pension dan veteran yaitu pembayaran Gaji-13 Tahun 2024. Ya benar, pembayaran Gaji-13 adalah hal yang sangat menggembirakan dan ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, setelah di awal tahun ini seluruh ASN (PNS dan Anggota TNI/Polri) dan para pensiunan juga penerima pensiun menerima kenaikan gaji pokok sekitar 8% untuk ASN aktif dan sekitar 12% untuk pensiunan dan para penerima pensiun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan fundamental perekonomian Indonesia, termasuk aspek keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan untuk merangsang ekonomi adalah pemberian gaji ke-13. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai insentif bagi para ASN, tetapi juga sebagai stimulus yang signifikan bagi perekonomian nasional.
Pasca pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, pemberian Gaji-13 selain THR di tahun 2024 ini adalah kali ketiga setelah pertama kali diberikan pada tahun 2022. Pemberian Gaji-13 adalah seperti layaknya booster yang dinanti oleh semua orang. Jika pemberian booster sendiri bertujuan untuk memperkuat imunitas tubuh dalam menghadapi virus Covid-19, demikian juga dengan pemberian Gaji-13 dan THR diharapkan juga dapat memperkuat imunitas keuangan dan ekonomi para aparatur negara sebagai salah satu pihak yang merasakan dampak akibat Pandemi Covid-19.
Pemberian gaji ke-13 secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di sektor publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini memberikan dorongan yang kuat bagi sektor-sektor terkait seperti ritel, transportasi, dan sektor jasa lainnya. Di sisi lain, untuk mengendalikan inflasi, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ekonomi dilaksanakan dengan bijak dan terkoordinasi.
Selain itu, gaji ke-13 juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengamankan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial. Dengan memberikan tambahan penghasilan kepada ASN, pemerintah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka tetapi juga mempengaruhi secara positif pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi domestik.
Dampak dari program ini tidak hanya terbatas pada stimulasi ekonomi lokal, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan. Melalui APBN, pemerintah dapat mengatur alokasi anggaran dengan tepat guna untuk mencapai tujuan strategis, termasuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemberian gaji ke-13 tidak hanya menjadi instrumen fiskal untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk tahun 2024 sendiri, berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2024 pasal 6, pembayaran Gaji-13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, sedangkan untuk pensiunan dan para penerima pensiun pada pasal 8 disebutkan terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan. Pembayaran Gaji-13 Tahun 2024 paling cepat dapat dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2024 (pasal 12 ayat 1) dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2024 (pasal 12 ayat 3).
Untuk instansi vertikal di wilayah pembayaran KPPN Waingapu yang meliputi Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur, dimana melayani 70 (tujuh puluh) satuan kerja pemerintah pusat berdasarkan data Online Monitoring SPAN (OM SPAN) tanggal 14 Juni 2024, telah menyalurkan pembayaran Gaji ke-13 sebagai berikut:
No
Uraian
JumlahPenerima
Nilai
1
Gaji-13
2.038
8.675.161.100
2
Tunjangan Kinerja ke-13
578
2.238.893.199
3
Penghasilan PPPK ke-13
109
413.688.100
Pemerintah berharap, dengan pemberian Gaji-13 seluruh penerima pembayaran tersebut dapat mendorong roda perekonomian baik lokal, regional maupun nasional. Khusus di wilayah Pulau Sumba ini, diharapkan booster yang diberikan ini dapat semakin mempercepat perputaran roda ekonomi di Pulau Sumba yang secara luas diharapkan juga memberikan dampak positif utamanya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Melalui pembayaran gaji ke-13 ini yang secara angka mungkin dampaknya relative kecil untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Pulau Sumba, disamping adanya tantangan ekonomi global yang dapat menyebabkan inflasi, tapi pemerintah mengharapkan ini sebagai salah satu hal yang bisa berdampak bagi stimulasi fiskal perekonomian di daerah. Adanya momen masa pendaftaran anak sekolah dan Hari Raya Idul Adha pada bulan Juni dan Juli 2024, diharapkan melalui pembayaran gaji ke-13 ini dapat membantu sedikit untuk biaya komsumsi rumah tangga dalam membeli pakaian, sepatu, buku-buku dan peralatan sekolah serta belanja lainnya dalam merayakan Idul Adha, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.Â
Daya beli masyarakat tidak hanya mempengaruhi pengeluaran individu tetapi juga memiliki efek pengganda yang vital dalam perekonomian. Misalnya, saat musim pendaftaran anak sekolah tiba, pembelian seragam sekolah memicu lonjakan permintaan bagi produsen bahan kain dan usaha printing. Ini tidak hanya menguntungkan industri besar seperti garmen, konveksi, sepatu, dan printing, tetapi juga memberikan kesempatan kepada UMKM seperti perajin asesoris sekolah dan penjahit lokal.
Perajin asesoris seperti badge dan penjahit seragam sekolah langsung merasakan manfaat dari peningkatan pesanan. Tambahan pendapatan mereka tidak hanya meningkatkan pengeluaran konsumsi pribadi, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi kepada penjual makanan/minuman di pasar tradisional, serta penjual sayur dan ikan. Dengan demikian, siklus pengeluaran ini membantu mendukung ekosistem ekonomi lokal secara keseluruhan.
Dampak pengganda dari aktivitas seperti ini mirip dengan aliran air yang tidak hanya menghidupkan segmen-segmen utama ekonomi tetapi juga menguatkan daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Pengeluaran awal untuk kebutuhan sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan individu tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi komunitas secara luas, menciptakan efek domino yang positif yang melibatkan berbagai sektor dalam perekonomian.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu momen yang menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga adalah pencairan gaji ke-13, yang menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pengeluaran masyarakat. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pencairan gaji ke-13 tidak hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga merupakan peluang untuk mengimplementasikan kebijakan pengeluaran yang tepat.
Pentingnya kebijakan pengeluaran gaji ke-13 terletak pada prioritas yang diberikan, di mana investasi dalam pendidikan anak dianggap sebagai langkah utama untuk masa depan bangsa. Pengeluaran ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan anak, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi terkait seperti perbelanjaan untuk buku sekolah, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat individu, tetapi juga secara luas mempengaruhi ekonomi daerah, seperti di Sumba, di mana peningkatan aktivitas ekonomi lokal akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Dengan demikian, pencairan gaji ke-13 tidak hanya menjadi stimulus ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendorong investasi dalam sumber daya manusia melalui pendidikan, yang merupakan investasi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi masa depan Indonesia. Peran ASN dalam mengalokasikan pengeluaran ini dengan bijak akan memainkan peran penting dalam menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ditulis oleh: Dion Priawan Antariksa dan Manuel Melikunusa Sabari, ASN pada KPPN Waingapu