Review Buku Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial (Bagian I Sub Bab: Fastabiqul Khairat)

Annastasya Fitriany (222111123) HES 5G

IDENTITAS BUKU

Judul Buku : Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial
Nama Penulis : Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
Penerbit : Deepublish (CV Budi Utama)
Kota Terbit : Yogyakarta
Tahun Terbit : 2015
Jumlah Halaman : xxvi, 264hlm
Ukuran : 14x20cm
ISBN : 978-602-280-584-7

BAGIAN I SUB BAB : FASTABIQUL KHAIRAT (Hal : 38-40)

Fastabiqul Khairat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran bukan sebaliknya berlomba-lomba dalam kejahatan dan keburukan, yaitu menjelek-jelekan lawan politik untuk mendapatkan dukungan pada hari pemilu. Kebaikan dan kebenaran  harus diuji, sejauh ini dalam persaingan yang terlihat dari sisi negatifnya, yaitu upaya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dengan menghancurkan segala bentuk tatanan politik dan memiliki prinsip yang penting saya menang, masalah yang timbul akan ditangani kemudian. Saat ini yang penting saya berprestasi dan mendapat dukungan maksimal dari konstituen atau mendapatkan kekuasaan yang di inginkan.

Kekuasaan memang indah, mempesona, menggiurkan karena dengan kekuasaan semua keinginan, kehendak dan aspirasi dapat dieujudkan. Apabila niat politik adalah kekuasaan belaka, maka sifat koruptor akan selalu sejahtera dalam sepak terjangnya. Dan kita harus memiliki prinsip fastabiqul Khairat yang dimana kita harus memiliki keadilan dan kebenaran dalam pemilu yang amanah, adil, jujur, aspiratif, demokratif, humanis, dan sejahtera. Bukan keserakahan, gila jabatan, pangkat, kekuasaan, harta benda, dan fasilitas.

Kesimpulan

Politik bukan sekedar kekuasaan melainkan upaya penegakan moralitas, etika, dan berakhlak mulia sebagai garda terdepan yang harus ditaati seluruh prosedur pemilu dan administrasi. Mekanisme pengambilan kebijakan politik selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan kesehahteraan bersama. Karena sifat politik yang berorientasi pada kekuasaan, maka niat dalam berpolitik bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial yang menyimpang dari nilai-nilai luhur kemanusiaan yang beradab.

Hal ini harus dijadikan sebuah prinsip dalam berpolitik yaitu agar kekuasaan dapat digunakan untuk memperjuangkan kebenaran untuk kesejahteraan bersama, memperbaiki yang salah agar menjadi benar, memperbaiki yang menyimpang menjadi lurus. Yang tidak sejahtera akan sejahtera, yang tidak berbudaya akan menjadi berdaya guna dan produktif.