Pilkada Tak Langsung, Antara Penghematan Anggaran, dan Kemunduran Demokrasi

Bukankah Indonesia telah memiliki pengalaman melaksanakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD, dimana penggunaan politik uang pun tidak bisa dihindari, calon kepala daerah harus menyediakan uang yang besar untuk membayar para anggota DPRD untuk bisa memastikan kemenangannya.

Karena itu yang perlu diperbaiki adalah bagaimana memperkuat sistem pengawasan dan sanksi yang berat terhadap penggunaan politik uang dengan desain pemilu yang sedemikian murah sehingga dapat meminimalisir penggunaan anggaran negara.

Sekali lagi wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD adalah bentuk dari kemunduran demokrasi dan bukan solusi dalam penyelesaian problematika Pemilukada termasuk penghematan terhadap anggaran negara.