IKN dan Pemerataan Pembangunan

Rencana pemindahan ibu kota negara seyogyanya mulai dicanangkan sejak era presiden Soekarno yang mulanya ingin memindahkan ibu kota negara di wilayah Palangkaraya Kalimantan Tengah. Rencana tersebut pun berlanjut hingga baru bisa terealisasi di era pemerintahan presiden Jokowi.

Pemindahan ibu kota negara bertujuan memberikan pemerataan pembangunan di Indonesia yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa tetapi di seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunan bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa tak terkecuali.

Dalam banyak kesempatan presiden Jokowi sangat menekankan adanya pemerataan pembangunan untuk menghindari ketimpangan antara wilayah timur dan barat Indonesia.

Di  lain sisi pemindahan ibu kota negara menuai beragam kritik terutama dari kalangan ekonom yang menilai bahwa proyek pemindahan ibu kota negara sangat membebani keuangan negara.

Bila berkaca pada berbagai negara yang lebih dulu memindahkan ibu kota negara, maka tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak juga negara yang justru dianggap gagal dalam proyek pemindahan ibu kota negara.

Indonesia sendiri di bawah pemerintahan presiden Jokowi sangat optimis bahwa pemindahan ibu kota negara akan membawa perubahan terutama dalam hal pemeretaan pembangunan sekaligus menyambut bonus demografi pada tahun 2045.

Pemindahan ibu kota negara sendiri merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa selesai hanya dalam satu periode pemerintahan, tentu dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Karena itu Indonesia di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto berkewajiban melanjutkan segala program di era pemerintahan Jokowi yang salah satunya adalah proyek pemindahan ibu kota negara.

Harus diakui bahwa selama ini terjadi ketimpangan pembangunan yang cukup lebar antara Jawa dan luar Jawa maupun antara wilayah timur dan barat Indonesia, ketimpangan ekstrim tersebut sangat berimplikasi pada tingkat kemiskinan akut di wilayah timur Indonesia.

Tak heran bila wilayah timur Indonesia dalam hal ini Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur selalu masuk sebagai tiga besar provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tentu saja hal ini menjadi sebuah ironi ditengah kemajuan teknologi dan informasi yang sangat masif.

Karena itu ide soal pemindahan ibu kota negara bisa menjadi solusi bagi ketertinggalan pembangunan di wilayah timur Indonesia, harapannya pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa tetapi secara perlahan bergeser dengan terbentuknya sentra-sentra ekonomi baru melalui proyek pemindahan ibu kota negara.

Bahwa spirit pemerataan pembangunan lewat pemindahan ibu kota negara merupakan langkah tepat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia, lagi-lagi Indonesia bukan hanya pulau Jawa tetapi dari Sabang sampai Merauke.

Tentu rakyat Indonesia membutuhkan yang namanya keadilan dalam pembangunan, Indonesia harus menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat, pemerataan pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai keadilan di bidang ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita semua berharap kepada pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto melalui proyek pemindahan ibu kota negara bisa mengakhiri  problem ketimpangan agar kemajuan pembangunan infrastruktur bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.