Kabinet Indonesia Berpihak

Presiden dan Wakil Presiden terpilih sedang memeras otak untuk membentuk para pembantunya. Saya ingin berpartisipasi sebagai warga negara yang peduli untuk ikut memikirkan dan mengusulkan tugas pokok  para pembantu presiden/wapres tersebut beserta usulan siapa yang terasa cocok untuk memerankan masing-masing posisi tersebut.

Landasan dari tugas pokok tentunya didasarkan pada apa yang urgen dari problem bangsa ini yaitu: (1) pembangunan ekonomi ternyata tidak berjalan beriringan dengan perbaikan keadilan ekonomi, ketimpangan meningkat (2) Anggaran negara masih kurang progresive dalam mengurangi ketidakadilan ekonomi (3) dalam korupsi masih merajalela (4) birokrasi dan aparatur tidak optimal (5) problem banyak tersumbat di detail dan kurang kendali.

Berikut usulan tugas pokok dan orang yang saya rasa dapat optimum dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Tentunya banyak yang tidak sependapat, dan sangat mungkin saya salah menilai, karena ketidaksempurnaan pengetahuan, terutama terkait orang yang bersangkutan. Silahkan dikritisi.

Struktur Kabinet Indonesia Berpihak I

Presiden: Joko Widodo

Jabatan saat ini: Gubernur DKI Jakarta

Wakil Presiden: Jusuf Kalla

Jabatan saat ini: Politisi/Pengusaha

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan

Tugas prioritas: Mengkordinasikan efektifitas hubungan antar lembaga politik, stabilitas politik dan keamanan, dan perbaikan kualitas demokrasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Iwan Jaya Azis (Professor, Cornell University; Director, Office of Regional Economic Integration, ADB)

Tugas prioritas: Mengkordinasikan kebijakan/program kementerian agar menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro

Menteri Koordinator Bidang Keberpihakan dan Kesejahteraan Rakyat

Armida Alisjahbana (Meneg PPN/Kepala BAPPENAS)

Tugas prioritas: Mengawal program/anggaran semua kementerian agar berpihak pada masyarakat bawah

Menteri Dalam Negeri

Yusril Ihza Mahendra (Pakar Tata Negara)

Tugas prioritas: Mengawal perbaikan/revisi UU otonomi daerah agar menjamin pembagian kewenangan antar daerah menghasilkan keberpihakan pada masyarakat bawah

Menteri Luar Negeri

Dr. Rizal Sukma

Tugas prioritas: Memfasilitasi kerjasama internasional yang menguntungkan perekonomian nasional melalui investasi yang meningkatan kesempatan kerja

Menteri Pertahanan

Jenderal TNI Moeldoko (Panglima TNI)

Tugas prioritas: Memperkuat pertahanan perbatasan terutama kedaulatan laut, serta pendekatan pendidikan dan budaya dalam meredam fundamentalisme

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dr. Artijo Alkostar (Hakim MA)

Tugas prioritas: Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penegak hukum

Menteri Keuangan

Faisal Basri (Dosen FE UI)

Tugas prioritas: Pengintegrasian database kependudukan dan perpajakan dalam rangka intensifikasi dan progresivitas pajak pendapatan dan memastikan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran negara berpihak kepada rakyat kebanyakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Karen Agustiawan (Dirut Pertamina)

Tugas prioritas: Reformasi harga energi (termasuk mengalihkan total subsidi BBM), utilisasi gas, dan energi terbarukan

Menteri Perindustrian

Sehat Sutardja (CEO Marvell Technology)

Tugas prioritas: Meningkatkan daya saing jangka panjang industri Indonesia, menghubungkan R&D dan industri

Menteri Perdagangan

Mahendra Siregar (Kepala BKPM)

Tugas prioritas: Membuka peluang ekspor dan meningkatkan keterkaitan perdagangan antar daerah.

Menteri Pertanian

Bustanul Arifin (Profesor Ekonomi Pertanian, UNILA)

Tugas prioritas: Meningkatkan daya saing produk pertanian, memastikan peningkatan kesejahteraan petani dalam proses transformasi pertanian.

Menteri Kehutanan

Daniel Murdiyarso (Pakar kehutanan, CIFOR)

Tugas prioritas: Mengerem laju deforestasi, memastikan mekanisme internasional REDD+ termanfaatkan oleh masyarakat bawah

Menteri Perhubungan

Ignatius Jonan (Direktur PT KAI)

Tugas prioritas: Konektivitas antar pulau melalui reformasi sektor perhubungan laut, dan dalam pulau melalui ekstensfikasi jaringan KA

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bambang Widiyanto (Sekretaris Eksekutif TNP2K)

Tugas prioritas: Memfasilitasi industri membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas buruh.

Menteri Kesehatan

Ali Ghufron Mukti (Wamen Kesehatan, Pakar Jamkesnas UGM)

Tugas prioritas: Memastikan program universal health coverage (BPJS) berjalan dengan baik, peningkatan gizi anak secara universal.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Anies Baswedan (Rektor Paramadina)

Tugas prioritas: Meningkatkan ranking PISA, meningkatkan enrollment PT untuk masyarakat bawah, meningkatkan publikasi ilmiah internasional. Menggratiskan pendidikan sampai PT untuk rakyat miskin dan potensial.

Menteri Pengentasan Kemiskinan (sebelumnya Menteri Sosial)

Sudarno Sunarto (Ahli kemiskinan, pendiri SMERU)

Tugas prioritas: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat termiskin dengan program-program pemberdayaan yang efektif.

Menteri Agama

Komarudin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah)

Tugas prioritas: Penguatan toleransi beragama melalui program-program pendidikan pesantren dan sekolah agama

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sandiaga Uno (Pengusaha muda)

Tugas prioritas: Menumbuhkan daerah-daerah wisata baru dan program-program pelatihan formal/informal kreatifitas untuk segenap lapisan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika

Onno W. Purbo (Pakar TI dan komunikasi)

Tugas prioritas: Reformasi regulasi komunikasi agar terjangkau dan berperan dalam peningkatan daya saing ekonomi di seluruh pelosok.

Menteri Riset dan Teknologi

Yohanes Surya (Pakar Fisika dan pendidik)

Tugas prioritas: Menghubungkan riset dengan industri, teknologi tepat guna untuk pemberdayaan masyarakat, revitalisasi riset dasar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Chairul Tanjung (Pengusaha)

Tugas prioritas: Menyelesaikan botleneck kemajuan UKM/koperasi, kemitraan, perbaikan supply-chain.

Menteri Lingkungan Hidup

Mubariq Achmad (Ekonom, Bank Dunia, Mantan Direktur WWF)

Tugas prioritas: Penguatan kapasitas KLH dalam monitoring dampak lingkungan, serta utilisasi instrumen-instrumen yang lebih efektif

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Erna Witoelar (Ketua MDGs Indonesia)

Tugas prioritas: Memastikan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dari dasar sampai PT, memastikan anak dari golongan ekonomi bawah memperoleh kesempatan sama dalam pendidikan dan kesehatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tri Rismaharini (Walikota Surabaya)

Tugas prioritas: Nasionalisasi peningkatan peran IT dalam efektivitas dan akuntabilitas pelayanan aparatur, mengikis habis budaya korupsi diantara aparatur negera.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Fadel Muhammad (Politisi)

Tugas prioritas: Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di KTI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lukita Dinarsyah Tuwo (Wakil Ketua BAPPENAS)

Tugas prioritas: Mensinergikan perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kemitraan dalam science-based policy formulation.

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Betti Alisjahbana (Former CEO IBM)

Tugas prioritas: Peningkatan peran BUMN dalam public service obligation

Menteri Perumahan Rakyat

Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara)

Tugas prioritas: Memastikan kaum miskin terutama di perkotaan memperoleh tempat tinggal yang layak.

Menteri Pemuda dan Olahraga

Budiman Sudjatmiko (Politisi)

Tugas prioritas: Edukasi voluntarism, empati sosial, dan wawasan kebangsaan pemuda

Jaksa Agung

Busyro Muqoddas (Wakil Ketua KPK)

Tugas prioritas: Revitalisasi kejaksaan daerah untuk pemberantasan korupsi

Gubernur Bank Indonesia

Anton H. Gunawan (Ekonom)

Tugas prioritas: Pengendalian inflasi dan monitoring inflasi makanan daerah

Menteri Pekerjaan Umum

Reinald Kashali (Dosen FE-UI, Pakar Manajemen)

Tugas prioritas: debotlenecking proyek-proyek infrastruktur mereformasi sistem pelelangan proyek-proyek infrastruktur

Menteri Perikanan dan Kelautan

Muhamad Najikh (Pengusaha)

Mengembangkan industri hilir perikanan berorientasi ekspor dengan juga memberdayakan nelayan dan penduduk pesisir