Reklamasi dan Suara dari Ibu Kota hingga Pulau Dewata

                                                                                                             

Reklamasi menjadi rencana pembangunan yang masuk ke dalam agenda pembangunan berbagai wilayah pesisir di Indonesia. Namun, dari sepanjang garis pantai laut Indonesia dengan (rencana) reklamasinya, terdapat dua proyek reklamasi yang menyedot perhatian publik sejak beberapa tahun terakhir. Proyek tersebut adalah Reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta.

Teletak di selatan Bali, Teluk Benoa merupakan salah satu titik penting pesisir Bali, baik secara ekologis ataupun sebagai destinasi pariwisata. Kualitas perairan Teluk Benoa dari segi kandungan senyawa kimia tergolong cukup mengkhawatirkan dengan kondisinya di luar rentang baku mutu air laut untuk kehidupan biota laut (KepmenLH: 2004), Adapun parameter lingkungannya seperti suhu, pH, dan lain-lain, kondisi perairan masih aman untuk kehidupan biota di sekitar perairan.

Berdasarkan hidrodinamikanya, terjadi penurunan kecepatan arus dan tinggi gelombang di kawasan Teluk Benoa pada saat sebelum reklamasi (studi tahun 1995) dibandingkan kondisi saat ini (studi 2015-2016). Ekosistem perairan (mangrove) dan laut (karang) secara spasial terlihat berkurang saat pembangunan jalan Tol pada tahun 2009, namun kembali bertambah pada tahun 2015. Reklamasi kemudian diwacanakan sebagai solusi masalah lingkungan hidup serta meningkatkan pembangunan pariwisata di Teluk Benoa.  

Sejak sewindu lalu rencana reklamasi Teluk Benoa ini telah dirancang. Sempat terjadi tarik-ulur terkait hal ini, karena dianggap bertentangan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Nomor Tahun 2009. Pada tahun 2014, diterbitkanlah Perpres No. 51 Tahun 2014 yang kemudian dijadikan payung hukum proyek reklamasi Teluk Benoa ini. Perseroan Wahana Tirta Bali Internasional (PT. TWBI) dari Artha Graha Group kemudian ditunjuk sebagai pengembang dalam proyek ini.

Setali tiga uang dengan di pulau dewata, reklamasi juga masuk dalam agenda pembangunan pesisir utara Ibukota Jakarta. Bahkan, untuk rencana reklamasi Teluk Jakarta telah mulai dirancang sejak hampir dua dawasarsa silam. Bermula sebagai ide mengatasi masalah ketersediaan lahan hunian di Jakarta, reklamasi tertuang dalam Kepres No. 52 Tahun 1995.

Reklamasi bahkan digadang-gadang sebagai jalan keluar permasalahan banjir kronik. Selain itu, reklamasi juga dianggap menjadi solusi jitu mengatasi permasalahan lingkungan hidup lainnya yang ada di utara Jakarta, seperti berkurangnya secara signifikan wilayah ekosistem mangrove dan tingginya konsentrasi Total Suspended Solid (TTS).  

Wilayah reklamasi ini juga diperluas hingga ke pesisir utara Tangerang (Banten) dan Bekasi (Jawa Barat) serta akan dibangun pulau-pulau buatan. Hal tersebut sesuai dengan  Kepres No. 54 Tahun 2008. Tujuan reklamasi Teluk Jakarta kian bertambah hingga menyentuh ranah ekonomi, perdagangan dan jasa, pelabuhan wisata, serta penyediaan kawasan hunian kelas menengah-atas, yang mana hal tersebut tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 1999 (Qodriyatun: 2009).

Pembangunan reklamasi semakin dikuatkan dengan terbitnya Perda DKI Jakarta No. 1 2012 serta dimutakhirkan melalui Pergub DKI No. 121 Tahun 2012, yang menyatakan pembangunan 17 pulau buatan (Pulau A-Q). Kemudian di tahun 2013, pemerintah memperkenalkan program National Capital Integrated Coastal Development (NCID) yang berisi grand design pembangunan Great Giant Sea Wall (GGSW) sebagai tanggul penahan air laut di sisi utara Teluk Jakarta. Pembangunan GGSW ini bertujuan untuk mencegah banjir akibat abrasi dan juga penurunan permukaan tanah Jakarta.  

Reaksi Masyarakat terhadap Reklamasi

Muncul beragam reaksi dari berbagai kalangan masyarakat terkait reklamasi. Dari nelayan hingga seniman. Dari akademisi hingga politisi. Pemberitaan mengenai reklamasi Benoa dan Jakarta menjadi headline dan perbincangan hangat, bahkan hingga dunia internasional. Banyak dari masyarakat yang melakukan penolakan. Bahkan gelombang aksi penolakan terus ada hingga kini.