Tiga calon wakil presiden (cawapres) yang bersaing pada Pilpres 2024 saling beradu gagasan dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat malam. Topik pembahasan kali ini adalah masyarakat dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur dan perkotaan.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia menjadi perdebatan sengit pada debat calon presiden putaran kedua tahun 2024 yang mempertemukan tiga lawannya, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.
Gibran mengatakan APBN belum sepenuhnya menutupi anggaran IKN, sedangkan Mahfud mengklaim IKN masih belum memiliki investor dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan membangun 40 kota baru.
Dalam debat kali ini, calon presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kesulitan menjawab pertanyaan rivalnya Gibran Rakabuming Raka tentang kondisi ekonomi Islam global (SGIE).
Secara keseluruhan, Hempri Suyatna, Pengamat Perekonomian Nasional Universitas Gadjah Mada, menilai respons calon wakil presiden terhadap permasalahan ekonomi masyarakat dan digitalisasi tidak terlalu tajam dan belum fokus pada permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Hempri juga menilai langkah spesifik yang akan dilakukan tidak dijelaskan atau diungkapkan.
Senada, Dhenny Yuartha Junifta, peneliti Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan Institut Ekonomi dan Keuangan (INDEF), mengatakan kali ini ada beberapa isu yang terabaikan dalam perdebatan cawarres.
"Beberapa calon wakil presiden saling adu mulut mengenai kenaikan pajak, namun di sisi lain nampaknya kali ini persoalan bagaimana cara menaikkan pajak sudah tidak lagi dibicarakan" kata Dani.
Apa saja janji-janji cawapres di bidang ekonomi?
Gibran Rakabuming Bumi menjadi calon wakil presiden pertama yang mengutarakan visi dan misinya pada debat capres putaran kedua tahun 2024. Ia mengusung visi dan misi perekonomian yang berkelanjutan, dipercepat, dan komprehensif.
Di atas panggung, beliau menjelaskan bahwa ke depan Indonesia harus bisa keluar dari middle income trap, yaitu keadaan dimana negara bisa mencapai tingkat middle income namun tidak bisa keluar dari level negara berkembang. .
