Analisa Konflik Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Realisme
Realisme merupakan salah satu konsep Hubungan Internasional klasik yang diadopsi oleh Morghentau, Stephen Walt, dan Kenneth Waltz. Dalam Hubungan Internasional, teori ini berasumsi yang menekankan keharusan-keharusan yang dihadapi oleh negara-negara untuk mengejar kekuasaan politik demi kepentingan nasional negaranya. Bagi kaum Realis, negara merupakan aktor utama dalam politik. Kehidupan warga negaranya sangatlah bergantung dari kebijakan-kebijakan negaranya. Sehingga negara dilihat sebagai pelindung wilayah, penduduk, cara hidup yang berbeda serta nilai. Menurut para realis, Terdapat hierarki internasional atas kekuasaan di antara negara-negara. Negara-negara berkekuatan besar merupakan negara yang sangat penting dalam politik dunia. Kaum realis memahami hubungan internasional sebagai perjuangan antar negara-negara berkekuatan besar dalam dominasi dan keamanan.
Dalam konflik ini, penulis menemukan adanya kepentingan nasional yang dilakukan oleh China dengan melakukan nine dash lines atas Laut China Selatan. Republik Rakyat China (RRC) menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun lalu, saat kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa China. Menurut Pemerintah RRC, pada tahun 1947 Pemerintah RRC mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan RRC atas wilayah LCS.
Di dalam Laut China Seltan terdapat berbagai bentuk keanekaragaman hayati serta cadangan minyak bumi yang melimpah sehingga mendorong China untuk mengklaim kawasan tersebut. Selain itu, LCS juga merupakan jalur pelayaran yang sangat penting bagi China. Jalur ini disebut sebagai maritime superhighway karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah lintas tanker besar dunia berlayar melalui jalur ini.
Resolusi Konflik Atas Permasalahan Ini
Meski banyaknya strategi-strategi dari masing-masing nagara yang memiliki hak atas Laut China Selatan maka resolusi yang bisa ditawarkan dalam kasus ini adalah dengan adanya negosiasi bilateral. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam konflik ini adalah tujuan dari negosiasi China yang bukanlah menyelesaikan masalah kedaulatan karena China merasa LCS adalah milik China seutuhnya dan pihak lawan tidak boleh ngeenungkit-ungkit akan perihal kedaulatan.
Selaras dengan teori Defensive Realism, bahwa suatu kawasan akan stabil apabila juga diimbangi dengan koalisi dari negara-negara yang lebih kecil. China menyadari akan ketidakmampuannya dalam melawan negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Maka strategi yang digencarkan China adalah divide and conquer yaitu dengan cara menumbangkan negara-negara kecil satu persatu dengan menjalin koalisi dengan cara negosiasi.
Dalam kasus ini penulis menemukan daun konflik permasalahan yaitu: Ketidakpatuhan China terhadap hukum laut internasional UNCLOS 1982 dalam wilayah teritorial dan ZEE dari sebuah negara yang memiliki hak teritorial di kawasan Laut China Selatan. Sedangkan dari dahan konfliknya akan terlihat Potensi konflik dan penyalahgunaan teritotial dan kekayaan laut di Laut China Selatan oleh China. Sedangkan inti atau akar konflik dari kasus ini ialah Terganggunya stabilitas nasional yang mengkhawatirkan setiap negara-negara yang bersengketa dengan China terutama negara-negara ASEAN.
Referensi
Aulia, I. W., 2020. ALASAN CHINA BERUPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK LAUT CHINA SELATAN MELALUI PENDEKATAN DIPLOMASI BILATERAL. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
CNN Indonesia, 2022. “Sejarah Konflik Laut China Selatan yang Jadi Rebutan [online]. In https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220511135122-118-795477/sejarah-konflik-laut-china-selatan-yang-jadi-rebutan/2 [accessed at 21 September 2022].
